Serang, BantenGate.id – Gubernur Banten Andra Soni mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam kunjungan kerja ke Pasar Induk Rau, Kota Serang, Rabu (20/8/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengecek langsung kondisi harga kebutuhan pokok sekaligus meninjau distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog.
Gubernur Andra Soni menegaskan Pemprov Banten selalu responsif dalam pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga bahan pokok di pasar tradisional. Menurutnya, Pemprov Banten melalui BUMD siap bersinergi dengan Bulog untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan lancar di seluruh wilayah.
“Distribusi harus tepat sasaran agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Andra.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyebut Pasar Induk Rau dipilih karena merupakan salah satu pasar terbesar di Kota Serang yang menjadi barometer harga kebutuhan pokok.
“Dari rapat rutin setiap Senin, komoditas yang sering mengalami kenaikan adalah bawang merah, cabai merah, beras, tomat, daging ayam, telur, dan minyak goreng,” kata Tito.
Ia menjelaskan harga sejumlah komoditas kini relatif stabil. Harga bawang merah berada di kisaran Rp30.000–Rp35.000 per kilogram, turun jauh dari sebelumnya Rp70.000. Harga cabai juga turun menjadi sekitar Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya sempat Rp100.000.
Harga beras pun terkendali berkat intervensi SPHP Bulog dengan harga Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per kemasan 5 kilogram. “Intervensi ini berhasil menjaga harga beras di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Kami berterima kasih kepada Badan Pangan Nasional dan Bulog yang sudah bekerja maksimal,” jelas Tito.
Ia menambahkan distribusi bahan pokok harus terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. “Kesimpulannya harga pangan relatif stabil,” katanya.
Mendagri juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap ketersediaan beras nasional. Saat ini cadangan beras mencapai lebih dari 4 juta ton, dengan 1,3 juta ton dialokasikan untuk intervensi pasar hingga Desember 2025.
“Presiden mewanti-wanti agar harga tetap menguntungkan petani, tapi tidak memberatkan masyarakat. Jangan ada praktik curang seperti penimbunan atau pengoplosan beras. Itu melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan bisa dikenakan pidana,” tegasnya.
Direktur Utama Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pihaknya menyalurkan beras SPHP melalui tujuh jalur distribusi, mulai dari pedagang pasar, koperasi desa, instansi pemerintah termasuk TNI-Polri, hingga ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.
“Total stok dari Bapanas sebanyak 1,3 juta ton. Hingga hari ini sudah tersalur sekitar 45 ribu ton dengan distribusi harian rata-rata 6–7 ribu ton. Stok sangat aman dan masyarakat tidak perlu khawatir,” jelas Ahmad Rizal.
Ia menambahkan kualitas beras terjaga melalui proses fumigasi dan perawatan gudang rutin. “Beras SPHP layak konsumsi, bersih, sehat, tanpa kutu dan kotoran. Penjualan juga diawasi melalui aplikasi berbasis KTP agar lebih terkontrol,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen.
“Presiden tidak ingin harga gabah di bawah Rp6.500 per kilogram. Itu harga dasar yang wajib dipatuhi penggilingan padi. Untuk konsumen, harga beras tidak boleh melebihi HET,” kata Arief.
Ia juga mengimbau penggilingan padi agar berproduksi sesuai ketentuan. “Jangan ada penyalahgunaan label. Kalau isinya medium jangan ditulis premium. Ke depan, semua harus sesuai agar distribusi berjalan baik dan masyarakat terlindungi,” ujarnya.–(adpim/red)
