Tanah Datar, BantenGate.id– Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah tercepat di Provinsi Sumatera Barat dalam penyelesaian rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah periode semester I tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra kepada Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM, dalam acara Stakeholder’s Day Forum Konsultasi Publik & KPPN Bukittinggi Awards 2025 di Aula KPPN Bukittinggi, Kamis (18/9/2025).
Usai menerima penghargaan, Bupati Eka Putra menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasinya kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan instansi terkait yang telah bekerja keras.
“Alhamdulillah, Tanah Datar kembali meraih penghargaan dari KPPN Bukittinggi atas percepatan rekonsiliasi pajak pusat terhadap belanja daerah. Ini menjadi motivasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal untuk terus meningkatkan kinerja,” ucap Eka Putra.
Ia menegaskan, penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan dorongan penting bagi stakeholder dalam meningkatkan realisasi pajak demi pembangunan daerah. Hal ini juga erat kaitannya dengan pengembalian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Bupati Eka Putra menambahkan, Pemkab Tanah Datar akan terus berupaya mengefisiensikan anggaran, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara, serta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat.
Saat memberikan testimoni, ia berharap penghargaan ini menjadi angin segar bagi keuangan daerah. “Kita berharap di tahun 2026 tidak ada pemotongan anggaran dari pusat. Kerja sama baik yang sudah terjalin antara Pemkab Tanah Datar dengan KPPN dan stakeholder lainnya harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra menjelaskan, penghargaan ini pada hakikatnya diberikan atas nama Menteri Keuangan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah.
“Awards ini penting sekaligus untuk memperkuat konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kita semua di sini adalah bagian dari entitas ekonomi dan keuangan negara yang ujungnya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Khairil juga menegaskan bahwa KPPN tidak hanya berfungsi sebagai juru bayar, melainkan juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah. Selain menyalurkan dana transfer ke daerah dan menyediakan layanan bagi satuan kerja pemerintah, KPPN juga bertindak sebagai Financial Advisor (FA) melalui pelaksanaan fungsi perbendaharaan dan bendahara umum negara di daerah.
Menurutnya, penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan agar daerah-daerah terus berprestasi, meningkatkan kinerja OPD, serta menjaga wilayah kerja yang bersih dari praktik korupsi.–(red)
