Oleh, Ocit Abdurrosyid Siddiq
(Ketua Bidang Humas dan Media Pengurus Besar Mathla’ul Anwar)
Malam di Purwakarta dan siang di Gedung Pakuan, Bandung, telah menyisakan residu pemikiran yang cukup dalam bagi saya. Sebagai seorang yang menapaki jalan Aqidah Filsafat, saya merasa menemukan resonansi yang unik saat mendengar pemaparan Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Ada frekuensi yang sama antara kami; saya melihat KDM bukan sekadar politisi, melainkan seorang pemikir yang piawai membedah filosofi Urang Sunda dengan kedalaman makna.
Kecocokan saya dengannya berakar pada dua hal: kami sama-sama respek terhadap filsafat sebagai pendekatan mendalam atas fenomena kehidupan, dan kami sama-sama memegang teguh prinsip jatidiri Urang Sunda.
Sebagai Ketua Komunitas Kamus Sunda Banten, saya melihat KDM sebagai cermin metodologi yang memandang budaya bukan sebagai penghambat, melainkan bahan bakar peradaban.
KDM, dengan gaya khasnya yang ceplas-ceplos, menyebut dirinya sebagai “Kang Dedi Mathla’ul Anwar”. Kelakar itu bukan sekadar basa-basi, melainkan pernyataan inklusivitas yang meruntuhkan tembok formalitas birokrasi, menyambut kami bukan sebagai tamu, melainkan sebagai saudara yang satu frekuensi intelektual.
Kehadiran KDM di Gedung Pakuan, Sabtu ( 20/6/ 2026), sebagai Gubernur Jawa Barat menjadi klimaks dari sinergi umara dan ulama. Kiai Jazuli Juwaini dengan visi “MA Naik Level”-nya, bertemu dengan KDM yang memiliki jejaring dan gaya kepemimpinan yang membumi.
Ikatan mereka—antara adik kandung (Om Zen), senior di DPR (Kiai Jazuli), dan adik angkat (KDM)—bukan sekadar nepotisme, melainkan modal sosial untuk menggerakkan peradaban. KDM bahkan sempat berguyon perihal “warisan”, di mana adik kandung mungkin kebagian harta, sementara adik angkat hanya kebagian “warisan” nilai dan tantangan perjuangan yang melelahkan.
Namun, di balik candaannya yang terkadang “nakal”, KDM menyisipkan kritik tajam tentang realitas hari ini. Ia berkelakar soal gaya hidup; menurutnya, perbedaan dirinya dengan Om Zen sebagai Bupati Purwakarta adalah perkara transparansi.
“Kalau saya berurusan dengan perempuan itu dilakukan secara terbuka,” ujarnya sambil terkekeh, “sementara Om Zen itu melakukannya sembunyi-sembunyi!” Suasana ruangan seketika meledak oleh tawa, sebuah cairnya suasana yang menunjukkan bahwa dalam politik, kejujuran (meski dibalut canda) adalah perekat yang lebih kuat daripada pidato formal yang hambar.
Lebih jauh, ia mengulas perbedaan pilihan partai dengan gaya yang sangat jenaka. KDM mengakui jasa Kiai Jazuli yang mendidiknya di DPR RI dulu, namun dengan nada satire, ia membalasnya dengan keberhasilan mengkader Om Zen masuk Gerindra hingga menjadi bupati.
“Kakak angkat saya memilih PKS, saya memilih Gerindra. Saya membalas jasa didikan Kiai Jazuli dengan mengkader adiknya menjadi bupati penerus saya, lewat Gerindra!” katanya disambut tawa hadirin.
Ini adalah dialektika perbedaan dalam persaudaraan yang sangat matang, menunjukkan bahwa garis partai bukanlah tembok yang menghalangi pertautan batin.
Ia kemudian membawa kami kembali pada filosofi Baduy yang sangat sederhana dan membebaskan. KDM menjelaskan bahwa masyarakat Baduy tidak merasa perlu “mumet” atau pusing dengan tuntutan ekonomi modern.
Mereka menanam padi hanya untuk kebutuhan diri dan keluarga, tidak menumpuk harta, namun memiliki persediaan padi di leuit (lumbung) yang cukup untuk seratus tahun ke depan. Filosofi ini adalah kritik keras bagi manusia modern yang rakus, yang terus mengeksploitasi alam demi ambisi yang tak bertepi, padahal alam sebenarnya sudah menyediakan kecukupan bagi mereka yang mau merawatnya.
Konsepsi Tuhan masyarakat Baduy pun ia bedah dengan sangat filosofis. Bagi masyarakat Baduy, Tuhan terlalu suci dan sakral untuk langsung disentuh sebagai Pencipta alam secara sembarangan. Ekspresi berterima kasih kepada Tuhan dilakukan dengan merawat pohon dan hutan, karena pohonlah yang mengikat tanah dan menjaga air tetap mengalir.
Ini adalah teologi ekologis yang sangat murni; sebuah keyakinan bahwa menyakiti alam berarti menyakiti amanah Tuhan, sebuah ajaran yang sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat yang merasa paling beragama.
KDM kemudian menyoroti degradasi kesakralan sumpah di era modern ini dengan sangat kritis. Ia mengenang masa lalu di mana orang sangat takut jika harus bersumpah “Demi Allah” karena takut kualat. Kini, nama Tuhan begitu mudah dibawa-bawa hanya untuk melegitimasi kebohongan.
Bahkan, dengan nada satire yang kental, ia menyentil anggota DPR RI yang sering melanggar sumpah jabatan. Humor pahit ini adalah autokritik yang jujur dari seseorang yang pernah berada di dalam sistem tersebut, sebuah pengingat bahwa nama Tuhan bukan untuk dijadikan komoditas politik.
Paradigma beragama KDM juga nampak saat ia mengklasifikasikan agama menjadi dua: Samawi (Yahudi, Kristen, Islam) dan Ardhi (Hindu, Buddha, dan keyakinan lainnya). Pandangan ini menunjukkan sisi progresif dan inklusif seorang pemimpin yang memandang keberagaman sebagai kekayaan, bukan ancaman.
Ia tidak sedang menghakimi secara teologis, melainkan memetakan secara sosiologis, mengajak kita semua untuk memandang sesama manusia sebagai hamba yang mencari Tuhan melalui jalur yang berbeda-beda, baik melalui wahyu maupun perenungan alam.
Puncak dari humanisme KDM tersaji dalam pernyataan yang sangat berani: ia rela disebut “kafir” atau “musyrik” selama keberadaan dirinya mampu memberikan kemanfaatan bagi sesama manusia, khususnya anak yatim. Baginya, label kesalehan di lisan manusia tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan tindakan nyata membantu mereka yang membutuhkan.
Inilah prinsip humanisme teosentris yang luar biasa; sebuah kesadaran bahwa pengabdian pada ciptaan adalah cara terbaik untuk memuliakan Sang Pencipta, meski harus dibayar dengan fitnah label agama.
Ia juga menyentil dunia pendidikan kita yang semakin mahal sehingga prestasi kini didominasi oleh anak orang kaya. Sebagai solusi, KDM menggulirkan program sekolah gratis sebagai bentuk keberpihakan pada masyarakat menengah ke bawah.
Namun, di tengah keseriusan isu pendidikan, ia kembali melontarkan guyonan yang sangat satire: “Tidak ada aktivis yang kaya. Buat apa jadi aktivis kalau sudah kaya?” Tawa pecah kembali, namun bagi saya, itu adalah tawa yang penuh renungan atas nasib aktivisme di tengah gaya hidup yang semakin materialistis.
Memori kolektif tentang masa lalu pun ia bangkitkan; dulu, aktivis yang menggugat Orde Baru rerata adalah orang miskin yang akrab dengan rasa lapar. Menurutnya, lapar adalah bahan bakar paling jujur untuk melakukan aksi perlawanan.
Ada romantisme keprihatinan yang kini hilang, di mana kenyamanan dan fasilitas sering kali menjadi bius yang menumpulkan daya kritis. Pesan tersiratnya sangat jelas: apakah kita masih berjuang karena lapar akan perubahan, atau kita sudah kenyang oleh kemapanan sehingga lupa pada akar perlawanan?
Menutup sambutannya, KDM menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi nyata melalui penandatanganan kerja sama pendidikan antara Pemprov Jawa Barat dengan sekolah-sekolah di bawah naungan Mathla’ul Anwar.
Ini bukan sekadar retorika manis, melainkan sebuah kontrak moral untuk menghadirkan keadilan pendidikan yang selama ini tersendat oleh birokrasi. Ia membuktikan bahwa di balik gaya bicaranya yang jenaka dan filosofis, ada eksekusi pragmatis yang berorientasi pada kebermanfaatan umat yang konkret.
Pelantikan di Gedung Pakuan ini mengajarkan bahwa menjadi aktivis organisasi seperti Mathla’ul Anwar haruslah “naik level” dengan cara turun ke bawah. Kita harus menjadi leuit bagi umat, cadangan moral dan intelektual yang tahan uji zaman.
Jika kita hanya sibuk dengan ritual kesalehan formal namun abai terhadap anak yatim dan pendidikan yang mahal, maka label aktivis hanyalah topeng semata. Mari kita kembali meneladani kearifan Baduy: menanam benih hari ini bukan untuk menumpuk harta, melainkan untuk memastikan anak cucu kita tidak kelaparan di masa depan. Inilah saatnya kita benar-benar naik level. Wallahualam.–(***)
