Lebak, BantenGate.id– Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, mengikuti kegiatan Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (4/8/2026).
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Halson Nainggolan mengatakan bahwa Entry Meeting merupakan tahapan penting dalam proses penilaian yang dilakukan Ombudsman RI terhadap kualitas pelayanan publik di pemerintah daerah. Penilaian tersebut tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong perbaikan layanan secara berkelanjutan.
“Kegiatan ini merupakan momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut Halson, Pemerintah Kabupaten Lebak menyambut baik pelaksanaan penilaian maladministrasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Hasil penilaian nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam melakukan penyempurnaan sistem pelayanan di seluruh perangkat daerah.
Ia menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memastikan seluruh layanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Pemerintah Kabupaten Lebak menyambut baik pelaksanaan penilaian ini sebagai bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Halson mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, pelayanan publik yang prima harus dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Seluruh perangkat daerah harus terus menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kolaborasi dan sinergi menjadi kunci agar pelayanan publik semakin optimal,” tegasnya.
Penilaian maladministrasi yang dilakukan Ombudsman RI sendiri merupakan agenda tahunan untuk mengukur kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian tersebut juga bertujuan mencegah terjadinya maladministrasi, seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, diskriminasi pelayanan, hingga penyimpangan prosedur.
Melalui kegiatan Entry Meeting tersebut, pemerintah daerah memperoleh pemahaman mengenai mekanisme penilaian, indikator yang digunakan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lebak berharap proses penilaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus melakukan pembenahan, memperkuat budaya melayani, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
Dengan komitmen yang terus diperkuat, Pemkab Lebak optimistis kualitas pelayanan publik akan semakin baik, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani.—(sunarya)
