Tanah Datar, BantenGate.id– Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menghadiri pra-sosialisasi rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Gedung Serbaguna Kecamatan X Koto, Rabu (28/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum dialog antara pemerintah, pihak pengelola proyek, dan masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait rencana pembangunan jalan tol, terutama menyangkut trase, pembebasan lahan, dampak terhadap lahan pertanian, jaringan irigasi, serta akses antarpermukiman.
Kegiatan itu turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Camat X Koto, para wali nagari se-Kecamatan X Koto, serta niniak mamak, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengapresiasi kehadiran Andre Rosiade bersama pihak terkait yang turun langsung memberikan penjelasan sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai rencana pembangunan jalan tol tersebut.
Menurut Ahmad Fadly, pembangunan jalan tol berpotensi meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. Namun, persoalan pembebasan lahan harus dibahas secara terbuka agar solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
“Pada dasarnya pembangunan jalan tol ini merupakan sesuatu yang positif bagi Sumatera Barat dan akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Akan tetapi, persoalannya berkaitan dengan pembebasan lahan. Untuk itu, melalui pertemuan ini mari kita cari solusi terbaik,” ujar Ahmad Fadly.
Ia berharap masyarakat, khususnya niniak mamak yang tanah kaumnya berpotensi dilalui trase jalan tol, dapat menyimak penjelasan secara saksama dan menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Ahmad Fadly juga menekankan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang berpotensi muncul selama proses perencanaan pembangunan.
Menurutnya, keberadaan jalan tol perlu dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan konektivitas di Sumatera Barat. Selama ini, jalur penghubung di kawasan Lembah Anai kerap menghadapi kemacetan, kecelakaan, dan longsor yang dapat mengganggu perjalanan masyarakat.
Ia berharap pra-sosialisasi tersebut menjadi langkah awal untuk mempertemukan kepentingan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menjelaskan, pra-sosialisasi dilaksanakan untuk membuka komunikasi dengan masyarakat sebelum penetapan trase jalan tol Sicincin–Bukittinggi.
Menurut Andre, aspirasi warga perlu dihimpun sejak tahap awal perencanaan, terutama mengenai dampak pembangunan terhadap lahan pertanian, jaringan irigasi, dan akses jalan antar-kampung.
“Kami hadir untuk mendengar aspirasi yang diawali dengan pra-sosialisasi rencana pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi. Terkait tol ini, trase belum diputuskan. Karena itu, kami ingin berdialog dan menyerap aspirasi warga mengenai dampak pembangunan, terutama terhadap lahan pertanian, irigasi, dan akses antarkampung,” kata Andre.
Ia mengatakan, pembangunan jalan tol direncanakan sebagai salah satu upaya mengatasi keterbatasan jalur penghubung di Sumatera Barat. Akses dari Padang menuju Padang Panjang, Bukittinggi, dan sejumlah daerah lain masih bergantung pada jalur yang rentan mengalami gangguan, khususnya di kawasan Lembah Anai dan jalur alternatif Malalak.
“Sumatera Barat membutuhkan terobosan. Sejak saya kecil sampai sekarang, jalur Padang menuju Bukittinggi masih itu-itu saja. Akibatnya, kemacetan terjadi di mana-mana. Ketika Lembah Anai putus, kita tidak memiliki jalur alternatif lainnya yang memadai,” ujarnya.
Terkait lahan yang berpotensi terdampak, Andre menyampaikan bahwa penggantian akan memperhitungkan kondisi di lapangan, termasuk tanah, tanaman, dan bangunan yang berada di atasnya.
Ia juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus memperhatikan keberlangsungan pertanian dan aktivitas masyarakat. Persoalan irigasi perlu dicarikan solusi, sementara konektivitas antarkampung harus tetap diperhatikan melalui desain pembangunan yang sesuai, termasuk kemungkinan pembangunan terowongan dan jalan penghubung.
“Jangan sampai pertanian masyarakat terganggu. Kalau ada persoalan irigasi, harus dicarikan solusinya. Kita juga harus memastikan kampung-kampung tidak terpisah. Pembangunan ini harus membawa manfaat bagi masyarakat dan generasi berikutnya,” katanya.
Trase Padang Panjang–Bukittinggi
Sementara itu, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menyampaikan bahwa rencana trase jalan tol pada ruas Padang Panjang–Bukittinggi di wilayah Kabupaten Tanah Datar diperkirakan membentang sepanjang 18 kilometer dan melintasi Kecamatan X Koto serta Batipuh.
Koentjoro berharap masyarakat dapat mendukung proses perencanaan dengan memberikan masukan yang diperlukan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila kegiatan pendataan awal di lapangan sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga.
Menurutnya, berbagai masukan dan saran dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan data sebelum pelaksanaan konsultasi publik berikutnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi dampak pembangunan jalan tol terhadap lahan pertanian produktif, mata pencaharian petani, dan kelancaran jaringan irigasi.
Masyarakat meminta agar informasi mengenai trase disampaikan secara transparan. Mereka juga berharap setiap persoalan yang muncul dapat dibahas melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.
Sejumlah tokoh adat turut menyampaikan dukungan terhadap rencana pembangunan tersebut, dengan catatan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan kehidupan di nagari tetap menjadi perhatian utama.
Mereka juga mengusulkan validasi data kepemilikan tanah serta pembahasan mengenai potensi bagi hasil untuk nagari. Usulan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dan penyelesaian persoalan lahan.
Pra-sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan masyarakat sebelum trase jalan tol ditetapkan. Kejelasan informasi, perlindungan terhadap lahan pertanian, penyelesaian persoalan irigasi, serta kepastian penanganan dampak terhadap tanah masyarakat menjadi sejumlah hal yang perlu dibahas dalam tahapan perencanaan selanjutnya.–(yen)
