Lebak, BantenGate.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Setia Budhi menyuarakan delapan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.
Mulai dari penyelesaian persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.100 pekerja, perbaikan infrastruktur jalan, hingga penindakan dugaan aktivitas pertambangan ilegal.
Aspirasi tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemkab Lebak, Jumat (30/10/2026).
Sekitar 20 mahasiswa mengikuti aksi yang berlangsung di tengah hujan deras, tetapi tetap berjalan tertib dan kondusif.
Kedatangan mahasiswa diterima Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Lebak, Alkadri, bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Pemerintah daerah membuka ruang dialog untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa.
Dalam aksinya, HMI Komisariat Setia Budhi menyoroti delapan persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah.
Pertama, mahasiswa mendesak penyelesaian persoalan PHK yang berdampak terhadap sekitar 1.100 pekerja. Kedua, meminta evaluasi dan kejelasan jam operasional.
Ketiga, mendorong peningkatan dan perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU). Keempat, mendesak perbaikan infrastruktur jalan rusak serta penanganan kondisi jalan licin akibat aktivitas galian tanah di Kecamatan Sajira.
Selanjutnya, mahasiswa meminta perhatian serius terhadap penanggulangan HIV, penindakan terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal, serta penanganan kecelakaan lalu lintas di Tanjakan Bang Arum.
Tak hanya itu, mereka juga mendesak peningkatan upaya pencegahan kriminalitas, khususnya aksi begal dan kejahatan jalanan.
Mahasiswa turut meminta peningkatan pelayanan serta pengawasan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Sejumlah pejabat yang menerima aspirasi mahasiswa di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra, Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Plt. Kepala Dinas PUPR, serta Kabid Tibum Satpol PP dan Damkar.
Dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah, seluruh rangkaian aksi berlangsung lancar tanpa gangguan menonjol terhadap keamanan dan ketertiban.
“Berbagai tuntutan tersebut menjadi catatan bagi Pemkab Lebak untuk menindaklanjuti persoalan ketenagakerjaan, infrastruktur, kesehatan masyarakat, pertambangan, hingga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat,” ujar Alkadri.–(dian wahyudi)
