Perkuat Ekonomi Rakyat, DPRD Banten Dorong Kemudahan dan Perlindungan Usaha Kecil

Perkuat Ekonomi Rakyat, DPRD Banten Dorong Kemudahan dan Perlindungan Usaha Kecil
Anggota DPRD Banten Asep Awaludin dalam rapat finalisasi Raperda Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil.--(Foto: dok)

Serang, BantenGate.id – Anggota DPRD Banten Fraksi Partai NasDem, H. Asep Awaludin, S.E., M.H., mendorong penguatan kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil.

Dorongan tersebut disampaikan Asep saat mengikuti Rapat Kerja Lanjutan Finalisasi Raperda bersama Komisi II DPRD Provinsi Banten, Selasa (10/11/2026).

Menurut Asep, Raperda tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem usaha kecil yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.

Regulasi ini diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha, tetapi juga menghadirkan perlindungan serta peluang pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah substansi penting yang perlu diperkuat dalam Raperda tersebut, mulai dari kemudahan perizinan, legalitas dan sertifikasi, hingga pendampingan hukum serta fasilitasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha kecil.

Selain itu, akses pembiayaan dan permodalan melalui dukungan lembaga keuangan perlu diperluas. Pelaku usaha kecil juga harus mendapatkan kesempatan lebih besar dalam mengakses pemasaran, promosi, kemitraan, serta jaringan pasar yang lebih luas.

“Keberhasilan Perda ini bukan sekadar selesai dibahas dan disahkan. Ukuran keberhasilannya adalah ketika pelaku usaha kecil benar-benar merasakan manfaatnya, lebih mudah mendapatkan modal, memiliki kepastian hukum, memperoleh akses pasar, dan mampu naik kelas,” ungkap Asep

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, inovasi, serta penguatan daya saing produk lokal agar usaha kecil di Banten mampu berkembang menghadapi persaingan pasar.

Menurutnya, keberpihakan pemerintah juga harus diwujudkan melalui kebijakan anggaran, termasuk membuka kesempatan lebih luas bagi usaha kecil untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Asep berharap Raperda tersebut nantinya menjadi landasan kebijakan yang benar-benar implementatif, sehingga pelaku usaha kecil tidak hanya mampu bertahan di tengah tantangan ekonomi, tetapi juga tumbuh, berkembang, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

“Kita ingin usaha kecil tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh, berkembang, membuka lapangan pekerjaan, dan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Usaha kecil harus diberi ruang, akses, perlindungan, dan kesempatan untuk berkembang,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Banten dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 10 Kabupaten Lebak itu menilai, penguatan usaha kecil merupakan bagian penting dari upaya membangun perekonomian daerah yang mandiri, inklusif, dan memiliki daya saing.–(dian wahyudi)

Pos terkait