Lebak, BantenGate.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lebak, Banten, memperjuangkan kepastian regulasi pengelolaan Dana Desa bagi masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten.
Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pertemuan itu dihadiri anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Lebak, Delima Septia Suciyati, S.H., dan Sarkiman. Turut dalam audiensi tersebut, Kepala Desa Kanakes, Jaro Oom, dan perwakilan lembaga adat Baduy.
Dalam audiensi tersebut, keduanya menyampaikan persoalan perbedaan pengakuan status Desa Kanekes antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pasalnya, pemerintah pusat hingga saat ini masih mencatat Kanekes sebagai Desa Dinas atau desa umum. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Provinsi Banten telah mengakui Kanekes sebagai Desa Adat.
Perbedaan status tersebut dinilai memerlukan kepastian regulasi, terutama terkait tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa agar dapat disesuaikan dengan karakteristik, kearifan lokal, serta tatanan kehidupan masyarakat adat Baduy.
Dalam pertemuan itu, Fraksi Golkar memperoleh informasi bahwa Kemendagri tengah menyusun perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Aspirasi mengenai pengelolaan keuangan Desa Adat menjadi salah satu poin yang diharapkan dapat diakomodasi dalam pembahasan perubahan regulasi tersebut.
Sementara itu, terkait mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa di Kementerian Keuangan, ketentuan yang berlaku saat ini masih diterapkan secara sama, baik bagi Desa Dinas maupun Desa Adat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi Golkar agar perjuangan memperoleh kepastian pengelolaan keuangan Desa Adat tetap berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan pertanggungjawaban keuangan negara.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Lebak, Sarkiman, mengatakan perjuangan aspirasi masyarakat adat Baduy bukan sekadar persoalan administrasi pemerintahan. Menurutnya, diperlukan kebijakan yang mampu menghormati kearifan lokal sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa Kanekes.
“Fraksi Partai Golkar DPRD Lebak menegaskan, perjuangan aspirasi masyarakat adat Baduy bukan semata-mata persoalan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, diperlukan kebijakan yang mampu menghormati kearifan lokal, melindungi kekhasan adat istiadat, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Kanekes,” ujar Sarkiman, Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, Delima Septia Suciyati, S.H., berharap perubahan regulasi di tingkat pusat dapat menjadi momentum untuk mengakomodasi kebutuhan Desa Adat.
Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat dan sistem kehidupan masyarakat Baduy.
“Aspirasi masyarakat adat, menurut Fraksi Golkar, harus didengar dan diperjuangkan hingga menghasilkan kebijakan yang memberikan kepastian serta manfaat nyata bagi masyarakat Kanekes,” pungkas Delima.–(dian wahyudi)
