Menelusuri Kronologi Kebijakan, Kepmen Pertambangan dan Kegelisahan Publik atas Masa Depan Ujung Kulon

Menelusuri Kronologi Kebijakan, Kepmen Pertambangan dan Kegelisahan Publik atas Masa Depan Ujung Kulon
Ocit Abdurrosyid Siddiq.--
Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
(Penggiat Budaya Sunda Banten)

Ada kalanya persoalan lingkungan tidak datang seperti badai yang tiba-tiba merobohkan pohon, melainkan seperti angin yang sejak lama berembus, tetapi baru terasa ketika daun-daun mulai berguguran. Begitulah saya membaca perkembangan persoalan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), Ujung Kulon, Operasi Merah Putih, dan kebijakan pertambangan di perairan sekitar kawasan taman nasional tersebut.

Ketika masyarakat ramai membicarakan wacana pemindahan Badak Jawa( (Rhinoceros sondaicus)) ke Taman Nasional Alas Purwo, saya mencoba menelusuri kembali rangkaian peristiwa yang mendahuluinya. Sebab, persoalan ini bukan baru dimulai pada November 2026. Ada agenda, sosialisasi, kebijakan, dan keputusan yang telah berjalan jauh sebelumnya.

Memahami kronologi menjadi penting karena dalam kebijakan publik, tanggal bukan sekadar angka dalam kalender. Kronologi membantu masyarakat mengetahui kapan gagasan muncul, bagaimana kebijakan dibangun, siapa yang dilibatkan, dan kapan informasi disampaikan kepada publik.

Pada 26 Agustus 2025, Kementerian Kehutanan menyampaikan informasi mengenai rencana penyelamatan Badak Jawa ((Rhinoceros sondaicus)) melalui program translokasi. Tiga hari kemudian, tepatnya 29 Agustus 2025, program tersebut resmi dimulai melalui Kick-off Operasi Merah Putih Translokasi Badak Jawa di Jakarta, dipimpin Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Program ini dijelaskan sebagai upaya konservasi untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap keberlangsungan Badak Jawa, mulai dari keterbatasan habitat, ancaman bencana, penyakit, hingga persoalan keragaman genetik.

Pemerintah memandang bahwa populasi Badak Jawa yang hanya berada di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) memiliki risiko apabila seluruh keberadaannya bergantung pada satu kawasan.

Namun, ada hal yang perlu dipahami masyarakat. Operasi Merah Putih bukan operasi militer untuk menguasai kawasan, melainkan nama program konservasi Badak Jawa yang melibatkan Kementerian Kehutanan, TNI, Yayasan Badak Indonesia, para ahli, dokter hewan, dan mitra konservasi.

Tujuan awal translokasi adalah memindahkan sejumlah individu badak menuju Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), kawasan konservasi yang berada di dalam Taman Nasional Ujung Kulon. Artinya, agenda awal tersebut bukan memindahkan Badak Jawa keluar dari Ujung Kulon.

Perbedaan ini penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan program Operasi Merah Putih dengan wacana pemindahan ke Alas Purwo yang muncul kemudian.

Setelah agenda di Jakarta, sosialisasi Operasi Merah Putih dilanjutkan di Provinsi Banten. Pada 13 Oktober 2025, Balai Taman Nasional Ujung Kulon menyelenggarakan sosialisasi di Hotel Aston Serang. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 75 undangan dari unsur pemerintah, aparat keamanan, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, NGO, dan mahasiswa.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa program telah diperkenalkan kepada sejumlah pemangku kepentingan daerah.

Namun, saya kemudian bertanya: apakah sosialisasi kepada sekitar 75 undangan telah cukup untuk membuat masyarakat luas memahami program tersebut? Bagaimana dengan masyarakat Carita, Labuan, Panimbang, Sumur, Cimanggu, nelayan, dan warga kampung yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan Ujung Kulon?

Sosialisasi di ruang pertemuan tidak otomatis berarti komunikasi publik telah menjangkau seluruh masyarakat yang berkepentingan. Ukuran keterlibatan publik bukan hanya daftar undangan atau jumlah peserta, melainkan sejauh mana informasi dipahami, dialog berlangsung terbuka, kritik diterima, dan masyarakat memperoleh kesempatan menyampaikan pandangan.

Peristiwa berikutnya adalah kematian Musofa, Badak Jawa yang menjadi individu pertama dalam translokasi Operasi Merah Putih menuju JRSCA.

Musofa berhasil masuk perangkap pada 3 November 2025, kemudian dipindahkan menggunakan kapal pada 5 November dan tiba di kawasan JRSCA pada malam hari. Namun, pada 7 November 2025, Musofa dinyatakan meninggal setelah mengalami kondisi kesehatan yang memburuk.

Pemerintah menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan nekropsi bahwa kematian Musofa disebabkan penyakit kronis bawaan yang telah dideritanya sebelum translokasi.

Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam sejarah konservasi Badak Jawa. Kematian Musofa tidak seharusnya menjadi alasan untuk mencari kambing hitam secara tergesa-gesa, tetapi juga tidak boleh berhenti sebagai laporan medis yang kemudian dilupakan.

Ia harus menjadi bahan evaluasi, pembelajaran, dan transparansi. Sebab, keberhasilan konservasi bukan hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, melainkan juga keselamatan satwa dan kualitas evaluasi setelah kegiatan berlangsung.

Persoalan lain muncul pada 12 Februari 2026, ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Keputusan tersebut menjadi perhatian setelah publik dan sejumlah media menyoroti peta wilayah pertambangan yang mencakup perairan di sekitar Ujung Kulon.

Dari sini muncul pertanyaan lebih luas: bagaimana kebijakan konservasi dan pengelolaan sumber daya mineral ditempatkan dalam satu ruang geografis yang memiliki nilai ekologis penting?

Penetapan wilayah pertambangan tentu tidak otomatis berarti izin operasi pertambangan telah diberikan. Namun, dokumen tersebut tetap penting diperiksa karena berkaitan dengan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Saya tidak ingin menyimpulkan bahwa keputusan tersebut merupakan bukti adanya agenda untuk menyingkirkan Badak Jawa dari Ujung Kulon. Kesimpulan seperti itu membutuhkan bukti, bukan sekadar dugaan atau kecemasan.

Namun, masyarakat juga memiliki alasan untuk bertanya. Pemerintah perlu menjelaskan koordinat wilayah, komoditas, dasar penetapan, kesesuaian tata ruang laut, status kawasan lindung, serta jaminan perlindungan ekosistem.

Pada awal November 2026, wacana pemindahan sebagian Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo kembali mengemuka setelah Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, menyampaikan gagasan tersebut dalam rangkaian COP31 di Antalya, Turkiye.

Ia menyinggung risiko bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau, yang dinilai dapat mengancam populasi Badak Jawa apabila seluruhnya tetap terkonsentrasi di Ujung Kulon.

Pernyataan tersebut membawa wacana pemindahan badak ke luar Ujung Kulon ke ruang publik. Hal ini berbeda dengan Operasi Merah Putih yang sejak awal mengagendakan translokasi menuju JRSCA di dalam kawasan TNUK.

Sementara itu, wacana Alas Purwo mengarah pada pembentukan habitat atau populasi kedua di taman nasional lain. Artinya, terdapat perbedaan geografis, ekologis, teknis, dan kebijakan yang jauh lebih besar.

Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai kesiapan habitat tujuan, jumlah individu yang direncanakan, metode pemindahan, risiko, tahapan pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan jangka panjang.

Menteri Kehutanan kemudian menjelaskan bahwa gagasan habitat kedua Badak Jawa bukan semata-mata ide Hashim, melainkan telah menjadi bagian dari kajian ilmiah sejak dekade 1980-an.

Penjelasan ini penting. Namun, adanya kajian lama tidak otomatis berarti setiap lokasi yang disebut sekarang telah memenuhi persyaratan sebagai habitat baru. Kajian ilmiah, penilaian lokasi, dan keputusan pelaksanaan merupakan tahapan yang berbeda.

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan sejauh mana rencana Alas Purwo telah berkembang, apakah masih berupa gagasan, kajian awal, atau telah memasuki tahap perencanaan yang lebih konkret.

Saya tinggal di pesisir Binuangeun. Laut bagi masyarakat pesisir bukan sekadar pemandangan indah saat matahari terbenam. Laut merupakan ruang kehidupan, tempat orang mencari nafkah, tempat perahu berangkat dan pulang, serta tempat generasi muda mengenal angin, ombak, dan musim.

Dari pesisir, saya memahami bahwa perubahan lingkungan tidak selalu datang dalam bentuk dramatis. Kadang, perubahan dimulai dari keputusan yang dibuat jauh dari kampung, peta yang tidak pernah dilihat nelayan, atau istilah teknis yang asing bagi masyarakat.

Bagi masyarakat Banten, Badak Jawa bukan sekadar objek penelitian atau satwa yang hanya muncul dalam dokumentasi taman nasional. Ia merupakan ikon Pandeglang, kebanggaan daerah, sekaligus simbol kekayaan hayati yang masih tersimpan di tanah Banten.

Saya juga teringat pikukuh masyarakat Baduy: gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak. Pesan leluhur ini bukan sekadar berbicara tentang gunung dan lembah, melainkan mengajarkan batas moral manusia ketika berhadapan dengan alam.

Ada ruang yang harus dijaga, warisan yang perlu dipelihara, dan nilai yang tidak dapat diukur hanya dengan kalkulasi ekonomi.

Dalam konteks Ujung Kulon, pikukuh tersebut mengajak kita berpikir lebih jauh. Apakah setiap potensi sumber daya harus dibuka? Apakah setiap risiko harus dijawab dengan memindahkan satwa? Apakah konservasi hanya menyelamatkan individu badak, atau juga menjaga keseluruhan habitat, hutan, laut, dan hubungan manusia dengan lingkungan?

Saya tidak sedang menolak pembangunan, juga tidak menganggap seluruh kebijakan pemerintah pasti memiliki maksud buruk. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kebijakan yang baik tidak cukup memiliki tujuan mulia. Kebijakan harus disertai proses transparan, kajian yang dapat diperiksa, komunikasi terbuka, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Dalam persoalan Badak Jawa ((Rhinoceros sondaicus)), pemerintah perlu menjelaskan kronologi secara utuh, membedakan Operasi Merah Putih dari wacana Alas Purwo, membuka dasar kajian habitat kedua, menjelaskan risiko translokasi, serta memberikan kepastian mengenai perlindungan kawasan Ujung Kulon.

Sementara dalam persoalan wilayah pertambangan, pemerintah perlu menjelaskan batas wilayah, dasar penetapan, dan jaminan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak mengorbankan kawasan konservasi maupun ekosistem penyangga kehidupan.

Kronologi ini mengajarkan bahwa persoalan Ujung Kulon tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu konferensi pers, satu sosialisasi, satu keputusan menteri, atau satu pernyataan di forum internasional.

Masa depan Ujung Kulon tidak semestinya hanya ditentukan melalui pembicaraan di Jakarta atau Antalya. Persoalan ini juga harus dibicarakan di Pandeglang, Labuan, Carita, Sumur, Cimanggu, Panimbang, kampung-kampung pesisir, ruang akademik, forum adat, dan ruang publik Banten.

Saya membayangkan Badak Jawa tetap menjadi bagian dari masa depan Ujung Kulon, bukan hanya sebagai ikon pada logo, poster, atau suvenir wisata, melainkan sebagai satwa yang hidup di habitat sehat.

Saya membayangkan masyarakat Banten mengetahui apa yang sedang direncanakan pemerintah, dapat membaca dokumennya, menyampaikan kritik, dan memperoleh jawaban.

Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan hidup Badak Jawa hari ini, melainkan juga masa depan hutan, laut, kebudayaan, dan kehidupan generasi mendatang.

Maka, saya ingin mengakhiri tulisan ini dengan sebuah pertanyaan: apakah kita sedang menyelamatkan Badak Jawa, atau sedang mencari cara untuk mengatur seluruh masa depan Ujung Kulon tanpa terlebih dahulu mendengarkan orang-orang yang merasa menjadi bagian darinya?

Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan undangan untuk membuka dialog.

Operasi Merah Putih, sosialisasi di Aston Serang, Kepmen ESDM, dan pernyataan di Antalya harus dibaca sebagai rangkaian peristiwa yang membutuhkan penjelasan utuh. Masyarakat tidak perlu disuguhi kesimpulan sebelum diberi kesempatan memahami proses.

Sebab, konservasi yang baik bukan hanya menjaga satwa dari kepunahan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang mengatasnamakan penyelamatan alam.

Ujung Kulon bukan ruang kosong di ujung peta. Ia adalah rumah bagi badak, hutan, laut, sejarah, kebudayaan, dan ingatan masyarakat Banten.

Negara boleh menyusun program, ilmuwan boleh menyusun kajian, dan pejabat boleh menyampaikan gagasan di forum internasional. Namun, semuanya harus bermuara pada tanggung jawab yang sama: menjaga kehidupan.

Jangan sampai badak diselamatkan dalam dokumen, tetapi masyarakat kehilangan kepercayaan. Jangan sampai hutan dijaga dalam pidato, tetapi laut dibuka dalam peta kebijakan tanpa penjelasan. Jangan sampai leluhur terus disebut, tetapi amanatnya tidak sungguh-sungguh dipertimbangkan.

Karena warisan terbaik bukanlah alam yang berhasil kita kuasai, melainkan alam yang masih bisa kita serahkan kepada generasi berikutnya dalam keadaan hidup, utuh, dan bermartabat.—(***)

Wallahu a’lam.

Pos terkait