Ada Apa dengan Hashim? Wacana Pemindahan Badak Jawa dan Masa Depan Ujung Kulon

Ada Apa dengan Hashim? Wacana Pemindahan Badak Jawa dan Masa Depan Ujung Kulon
Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
Pengamat Politik, Media, dan Kebijakan Publik

Ada sesuatu yang menarik dari wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Gagasan tersebut disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, 12 November 2026. Alasannya terdengar mulia: menyelamatkan Badak Jawa dari ancaman kepunahan akibat kemungkinan gempa bumi, tsunami Selat Sunda, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Tentu saja, menyelamatkan satwa langka merupakan pekerjaan terhormat. Saya tidak memiliki alasan untuk mencurigai niat baik seseorang hanya karena ia berasal dari lingkar kekuasaan. Namun, sebagai orang yang pernah belajar filsafat, saya memahami bahwa niat baik tidak membebaskan sebuah gagasan dari kewajiban untuk diuji. Semakin besar kekuasaan yang melekat pada penggagasnya, semakin penting pula publik memperoleh penjelasan yang terang.

Maka, izinkan saya mengajukan pertanyaan yang barangkali terdengar sedikit nakal: ada apa dengan Hashim? Hehe.

Selama ini, tidak terdengar kegaduhan besar mengenai rencana pemindahan Badak Jawa. Tiba-tiba, di tengah forum internasional, muncul gagasan memindahkan sejumlah badak ke Banyuwangi. Seolah-olah Hashim sedang menikmati kopi, memandang peta Indonesia, lalu mendadak teringat bahwa badak di Ujung Kulon perlu dicarikan rumah baru.

Saya tentu tidak sedang mengecilkan kepedulian terhadap konservasi. Saya justru ingin mengetahui dari mana gagasan ini bermula, siapa yang mengkajinya, siapa saja yang dilibatkan, dan bagaimana kesimpulan bahwa pemindahan merupakan pilihan tepat diperoleh.

Menyelamatkan badak bukan perkara memindahkan barang dari satu gudang ke gudang lain. Badak bukan koper yang cukup diberi label bagasi, lalu diterbangkan ke kota lain.

Saya tinggal di Kampung Binuangeun, pesisir selatan Banten. Ujung Kulon bukan wilayah asing bagi saya. Saya pernah menempuh pendidikan menengah di Pandeglang, sementara keluarga besar saya berasal dari Menes. Karena itu, ketika membicarakan Ujung Kulon, saya tidak sekadar membicarakan titik koordinat dalam wilayah administrasi Banten. Ada ikatan emosional, historis, dan ekologis yang membuat kawasan itu terasa sebagai bagian dari rumah besar kami.

Bagi masyarakat Pandeglang, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang namanya tercantum dalam buku konservasi. Satwa ini telah menjadi ikon, kebanggaan, sekaligus penanda identitas daerah.

Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, secara terbuka menyatakan penolakan terhadap gagasan pemindahan tersebut. Ia meminta pemerintah pusat mengkaji ulang dan mengingatkan bahwa jika ancaman bencana menjadi alasan, keselamatan masyarakat pesisir Pandeglang juga harus diperhatikan.

Saya mengapresiasi sikap Iing. Namun, keberanian menyampaikan penolakan baru merupakan langkah awal. Publik perlu melihat apakah sikap tersebut akan diperjuangkan secara konsisten melalui kebijakan dan koordinasi antarlembaga.

Suara masyarakat sipil juga patut diperhatikan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten menolak apabila translokasi dijadikan jalan pintas untuk menjawab ancaman bencana. Mereka meminta kajian ilmiah, transparansi, dan pelibatan masyarakat.

Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten, Uday Suhada, turut mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan lain di balik wacana tersebut. Kekhawatiran semacam ini patut dicatat sebagai bagian dari suara publik, tetapi tentu tidak boleh diperlakukan sebagai bukti bahwa agenda tersembunyi telah terbukti.

Menariknya, masyarakat Banten tidak sepenuhnya memiliki pandangan yang sama. Ada pula pihak yang melihat pengembangan habitat kedua sebagai strategi penting untuk mengurangi risiko kepunahan. Menurut saya, perbedaan pendapat tersebut wajar. Yang harus dipastikan ialah bahwa perdebatan tidak berubah menjadi pertarungan siapa paling mencintai badak atau siapa paling peduli terhadap Banten.

Kita juga perlu belajar dari pengalaman Badak Musofa. Badak tersebut dipindahkan ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan Ujung Kulon pada November 2025. Dua hari setelah tiba, kondisinya memburuk dan akhirnya mati. Hasil pemeriksaan menemukan penyakit kronis pada lambung, usus, dan otak, disertai infeksi parasit.

Kita tidak boleh gegabah menyimpulkan bahwa translokasi menjadi satu-satunya penyebab kematian Musofa. Namun, peristiwa tersebut tetap menjadi pelajaran penting bahwa kesehatan satwa, prosedur pemindahan, dan risiko konservasi harus diperhitungkan secara cermat.

Jika perpindahan dalam satu kawasan saja menyimpan risiko, bagaimana dengan pemindahan lintas pulau? Pertanyaan ini bukan berarti relokasi mustahil dilakukan. Namun, keselamatan satwa harus dibuktikan melalui kajian ilmiah, bukan sekadar dijanjikan melalui optimisme.

Kementerian Kehutanan pada 16 November 2026 menjelaskan bahwa Taman Nasional Alas Purwo masih merupakan calon habitat kedua yang potensial untuk dikaji. Belum ada keputusan resmi mengenai penetapan lokasi maupun pelaksanaan translokasi.

Kelayakannya harus dinilai berdasarkan ketersediaan pakan, sumber air, tempat berkubang, luas habitat, ruang jelajah, interaksi dengan satwa setempat, risiko penyakit, hingga kemungkinan konflik dengan manusia. Pemerintah juga menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua tidak boleh mengorbankan keberlangsungan populasi Badak Jawa di Ujung Kulon.

Penjelasan tersebut penting, tetapi belum mengakhiri pertanyaan publik. Bagaimana nasib Ujung Kulon jika sebagian populasi Badak Jawa kelak dipindahkan? Apakah perlindungan ekosistem tetap menjadi prioritas? Apakah status kawasan konservasi tetap dipertahankan? Adakah jaminan bahwa tidak akan muncul perubahan peruntukan kawasan yang membuka peluang eksploitasi sumber daya alam?

Saya tidak memiliki bukti untuk menyatakan adanya agenda eksploitasi di balik wacana pemindahan tersebut. Namun, pemerintah tidak seharusnya menjawab kekhawatiran masyarakat dengan kemarahan atau menganggapnya sebagai prasangka buruk. Cara terbaik membantah kecurigaan adalah memberikan jaminan hukum dan informasi yang terbuka serta dapat diperiksa publik.

Ada pula pertanyaan yang perlu diajukan dengan sedikit nada jenaka. Jika badak harus dipindahkan karena ancaman tsunami dan letusan Gunung Anak Krakatau, bagaimana dengan manusia yang tinggal di pesisir selatan Banten? Apakah mereka juga memperoleh rencana penyelamatan yang sama seriusnya?

Jangan sampai badak sudah disiapkan perjalanan ke Banyuwangi, sementara warga pesisir masih sibuk bertanya ke mana harus berlari ketika sirene peringatan berbunyi. Ini bukan mempertentangkan keselamatan manusia dengan satwa. Justru keduanya harus menjadi bagian dari kebijakan mitigasi bencana yang menyeluruh.

Dalam konteks politik daerah, saya juga ingin mendengar suara para wakil rakyat Partai Gerindra, baik di DPRD Pandeglang, DPRD Provinsi Banten, maupun DPR RI dari daerah pemilihan Pandeglang–Lebak. Sampai penelusuran pemberitaan yang saya lakukan pada 16 November 2026, saya belum menemukan pernyataan terbuka mereka yang secara khusus menanggapi wacana ini.

Ketiadaan pemberitaan bukan berarti mereka tidak memiliki sikap. Namun, publik berhak menunggu suara para wakil rakyatnya. Ketika masyarakat di daerah pemilihan sedang gelisah, mereka semestinya hadir menyampaikan aspirasi, bukan sekadar menunggu arah kebijakan dari pusat.

Di sinilah independensi politik diuji. Apakah keberpihakan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas ketika aspirasi daerah berhadapan dengan gagasan yang datang dari lingkar kekuasaan sendiri?

Saya juga ingin melihat konsistensi Iing Andri ke depan. Apakah penolakannya akan menjadi sikap kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pandeglang? Apakah akan diperjuangkan melalui koordinasi dengan DPRD, Pemerintah Provinsi Banten, dan pemerintah pusat? Publik berhak mengawasi agar pernyataan tersebut tidak berhenti sebagai respons sesaat.

Saya teringat satu pelajaran sederhana dari filsafat: tujuan yang baik tidak otomatis membenarkan setiap cara untuk mencapainya. Menyelamatkan Badak Jawa adalah tujuan mulia. Namun, cara menyelamatkannya harus diuji, dipertanggungjawabkan, dan tidak boleh melahirkan kerusakan baru.

Jadi, ada apa dengan Hashim? Kita patut menghargai kepeduliannya terhadap keselamatan Badak Jawa. Namun, publik juga berhak bertanya tentang dasar kajian, proses pengambilan keputusan, pendanaan, dan masa depan Ujung Kulon.

Pertanyaan bukan permusuhan. Kritik bukan penolakan terhadap konservasi. Justru melalui pertanyaan, masyarakat memastikan bahwa niat baik tidak berjalan sendirian tanpa pengawasan.

Saya ingin badak tetap hidup, manusia tetap selamat, hutan tetap lestari, dan Ujung Kulon tetap menjadi Ujung Kulon.

Jika habitat kedua memang diperlukan, silakan dikaji dengan sungguh-sungguh. Namun, jangan jadikan rumah baru sebagai alasan untuk menelantarkan rumah lama.

Sebab, menyelamatkan Badak Jawa tidak seharusnya berarti meninggalkan Ujung Kulon. Menjaga Ujung Kulon bukan hanya urusan badak, melainkan juga urusan masa depan kita semua.–(***)

Wallahualam.

Pos terkait