Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq (Anggota Tim Perumus Rekomendasi KRB V Tahun 2026)
Selasa, 10 November 2026, sekitar pukul 13.00 WIB, hujan turun ketika Kongres Rakyat Banten (KRB) V mulai diselenggarakan di Pondok Pesantren Darunnajah 14, Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Setelah hujan reda, udara terasa sejuk. Ratusan orang dari berbagai daerah dan latar belakang berkumpul untuk membicarakan satu kepentingan bersama: masa depan Banten.
Saya selalu menyukai hujan, terutama ketika datang tanpa banyak pemberitahuan. Hujan mengingatkan bahwa sesuatu yang tumbuh membutuhkan proses, sebagaimana gagasan memerlukan ruang untuk berkembang. Barangkali, itulah salah satu makna pertemuan di Sindangheula. Kongres bukan sekadar peristiwa berkumpulnya orang, melainkan ruang untuk mempertemukan pikiran, pengalaman, kegelisahan, dan harapan.
Setelah KRB V selesai, muncul sejumlah pertanyaan dari masyarakat. Apa sebenarnya Kongres Rakyat Banten? Mengapa perlu diselenggarakan ketika sudah ada DPRD? Siapa penyelenggaranya, siapa yang hadir, dan apa hasilnya?
Pertanyaan tersebut wajar dan patut disambut baik. Forum yang mengatasnamakan aspirasi rakyat semestinya bersedia menjelaskan kepada masyarakat apa yang telah dilakukan dan untuk apa kegiatan itu diselenggarakan.
Pada dasarnya, Kongres Rakyat Banten merupakan forum partisipasi masyarakat untuk membicarakan persoalan daerah, menyampaikan pandangan, serta merumuskan aspirasi tentang masa depan Banten. Kongres bukan lembaga pemerintahan, lembaga legislatif, ataupun institusi yang memiliki kewenangan membuat keputusan administratif. Forum ini merupakan ruang bagi masyarakat untuk bertukar pikiran dan menyampaikan hal-hal yang dianggap penting bagi kehidupan daerah.
Mengapa forum seperti ini diperlukan? Sebab, pembangunan bukan semata-mata urusan orang-orang yang sedang menduduki jabatan pemerintahan. Banten bukan hanya milik gubernur, bupati, wali kota, atau anggota DPRD. Banten adalah rumah bersama bagi seluruh masyarakat yang hidup, bekerja, dan menggantungkan harapan di dalamnya.
Karena itu, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan gagasan, mengajukan kritik, memberikan usulan, serta mengingatkan pemerintah apabila terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Dalam KRB V, ratusan peserta hadir dari berbagai latar belakang, mulai dari ulama, kiai, akademisi, budayawan, dosen, guru, pengusaha, aktivis, pemuda, tokoh masyarakat, hingga perwakilan masyarakat adat. Mereka membawa pengalaman dan pandangan yang beragam. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan karena persoalan Banten tidak mungkin dilihat hanya dari satu sudut pandang.
Panitia juga mengundang Gubernur Banten dan Ketua DPRD Provinsi Banten. Namun, keduanya tidak hadir. Saya tidak mengetahui alasan ketidakhadiran tersebut sehingga tidak elok apabila membuat dugaan sendiri.
Sejumlah tokoh Banten lainnya juga tidak dapat hadir karena mengikuti penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Pada hari itu, KH Wasyid, tokoh perlawanan dalam peristiwa Geger Cilegon 1888, resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ada semacam ironi sekaligus kebanggaan. Ketika Jakarta mengenang perjuangan seorang pahlawan Banten, di Sindangheula masyarakat Banten sedang membicarakan masa depan tanah kelahirannya.
Mungkin ada yang bertanya, mengapa kongres rakyat justru tidak dihadiri gubernur dan ketua DPRD? Saya kira, kita dapat menjawabnya dengan santai: ini kongres rakyat, bukan kongres pemerintah; kongres rakyat, bukan kongres wakil rakyat. He-he.
Tentu saja, kehadiran pejabat akan memperkaya dialog dan memberikan kesempatan untuk mendengar aspirasi secara langsung. Namun, ketidakhadiran mereka tidak serta-merta membatalkan hak masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat.
Sebelum KRB V diselenggarakan, telah berlangsung seminar publik pada 24 Oktober 2026 di Kampus Untirta Sindangsari dengan tema “Banten Ditinjau dalam Berbagai Perspektif”. Saya mendapat amanah menjadi moderator dalam kegiatan tersebut.
Seminar membahas sejarah Banten, pendidikan sebagai modal masa depan, serta persoalan data dan peluang kerja. Pembicaraan semacam ini penting karena masa depan daerah tidak cukup dirumuskan dengan semangat, tetapi juga membutuhkan pengetahuan, data, dan pemahaman terhadap kenyataan. Sejarah memberi ingatan, pendidikan menyediakan bekal, sedangkan data membantu kita membaca keadaan.
Dari berbagai pembahasan dan proses yang berlangsung, KRB V merumuskan tiga rekomendasi utama. Rumusan tersebut dibahas oleh tim perumus, Organizing Committee (OC), Steering Committee (SC), serta Presidium yang dipimpin KH Embay Mulya Syarif. Setelah itu, rekomendasi dibacakan di hadapan peserta dan disetujui secara bulat oleh mereka yang hadir.
Ketiga rekomendasi tersebut adalah:
- Mendorong peningkatan status Korem Maulana Yusuf menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) tersendiri, terpisah dari Kodam III/Siliwangi.
- Mendorong agar seluruh Polres di wilayah administratif Provinsi Banten berada di bawah Polda Banten.
- Mendorong percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan.
Ketiga rekomendasi itu menyentuh persoalan kelembagaan, kewilayahan, dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, rekomendasi disampaikan kepada pihak terkait, yakni Pemerintah Provinsi Banten, Korem Maulana Yusuf, dan Polda Banten, untuk menjadi perhatian sesuai kewenangan masing-masing.
Di sinilah muncul pertanyaan mendasar: jika sudah ada DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, mengapa masih diperlukan Kongres Rakyat Banten?
Pertanyaan ini tidak perlu dijawab secara defensif. DPRD memang memiliki kedudukan dan fungsi penting dalam sistem demokrasi. Lembaga tersebut menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, demokrasi tidak hanya berlangsung melalui lembaga perwakilan. Masyarakat juga memiliki hak menyampaikan aspirasi secara langsung melalui audiensi, diskusi publik, organisasi kemasyarakatan, demonstrasi, media massa, dan berbagai forum partisipasi lainnya.
Kongres Rakyat Banten berada dalam ruang partisipasi tersebut. Ia tidak menggantikan DPRD, mengambil alih kewenangannya, ataupun membangun lembaga tandingan. Kongres justru dapat menjadi ruang pelengkap agar suara masyarakat memiliki lebih banyak saluran untuk disampaikan.
Saya sering membayangkan hubungan rakyat dan wakil rakyat seperti hubungan penumpang dengan sopir kendaraan umum. Setelah membayar ongkos, penumpang tentu tidak kehilangan hak untuk bertanya apakah kendaraan masih berada di jalur yang benar. Bahkan, apabila kendaraan mulai keluar jalur, penumpang boleh mengingatkan.
Demokrasi juga demikian. Setelah memberikan mandat melalui pemilu, bukan berarti rakyat harus diam selama lima tahun. Wakil rakyat memang bertugas mewakili, tetapi masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawasi, mengingatkan, dan menyampaikan aspirasi. Pemilu memberikan mandat, bukan membungkam suara.
Di tengah rangkaian KRB V, muncul satu peristiwa yang menjadi perhatian tersendiri. Dalam sambutannya, KH Embay Mulya Syarif menyampaikan usulan agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatan Wakil Presiden. Pernyataan tersebut menjadi kejutan politik dari mimbar kongres.
Beberapa peserta kemudian menoleh kepada saya dan bertanya apakah pernyataan itu telah disiapkan sebelumnya. Mereka mengira saya ikut menulis sambutan beliau. Saya spontan menjelaskan bahwa saya tidak menyusun sambutan tersebut. Penjelasan itu sebatas menerangkan posisi saya dalam penyusunan materi acara, bukan untuk menjauhkan panitia dari dinamika politik yang muncul dalam kongres.
Bagi saya, penting untuk membedakan pernyataan pribadi seorang tokoh, pembahasan bersama, dan rekomendasi resmi yang disepakati peserta. Ketiganya memiliki konteks berbeda. Sebuah forum masyarakat memungkinkan munculnya pandangan politik yang tajam, tetapi tidak setiap pernyataan dari mimbar otomatis menjadi keputusan kolektif kongres.
Menariknya, pada sore hari yang sama, muncul berita dari Jakarta mengenai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran mengungkapkan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Berita itu segera menjadi bahan pembicaraan di antara peserta kongres. Beberapa orang tampak sumringah, bahkan seperti merasa lega. Barangkali mereka melihat perkembangan tersebut memiliki kedekatan dengan pernyataan KH Embay yang sebelumnya disampaikan di Sindangheula.
Dua peristiwa yang berlangsung pada hari yang sama itu tentu menarik untuk direnungkan. Di Sindangheula, seorang tokoh menyampaikan usulan pemakzulan Wakil Presiden. Sementara itu, di Jakarta, muncul kabar mengenai niat Wakil Presiden untuk mengundurkan diri.
Namun, kita tetap harus membedakan niat mengundurkan diri dengan pengunduran diri yang telah dilakukan secara resmi. Kita juga tidak memiliki dasar untuk menyimpulkan bahwa pernyataan KH Embay menyebabkan atau berhubungan langsung dengan perkembangan politik di Jakarta.
Saya justru melihat peristiwa tersebut sebagai pengingat bahwa persoalan daerah dan dinamika nasional tidak selalu berjalan dalam ruang terpisah. Masyarakat Banten merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mengikuti perkembangan politik nasional. Apa yang dibicarakan di sebuah pesantren di Kabupaten Serang dapat bersinggungan dengan isu yang menjadi perhatian di Jakarta.
Setelah seluruh rangkaian kongres selesai, pekerjaan berikutnya justru lebih penting. Rekomendasi yang telah disetujui tidak boleh berhenti sebagai dokumen yang diserahkan kepada pihak terkait.
Perlu ada komunikasi, dialog, dan audiensi dengan lembaga yang memiliki kewenangan. Peningkatan status Korem Maulana Yusuf harus dibicarakan melalui mekanisme institusi TNI dan pemerintah pusat. Penataan wilayah kepolisian menjadi kewenangan institusi Polri. Sementara itu, pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan harus mengikuti prosedur pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kita juga perlu menyampaikan hasil kongres kepada masyarakat luas. Tidak semua orang dapat hadir di Sindangheula, tetapi mereka tetap berhak mengetahui apa yang telah dibicarakan dan disepakati.
Transparansi menjadi penting agar KRB tidak hanya dikenal oleh orang-orang yang berada di dalam ruangan. Masyarakat perlu mengetahui perkembangan rekomendasi: apakah telah diterima, dibahas, atau ditindaklanjuti oleh institusi terkait.
Saya tidak ingin rekomendasi yang dibacakan dengan suara lantang pada hari kongres kemudian tertidur panjang di dalam map. Apalagi jika map itu disimpan di lemari, lemari dikunci, dan kuncinya entah dibawa siapa. He-he.
Kita tentu tidak ingin sebuah forum yang melibatkan ratusan orang hanya meninggalkan dokumentasi foto, spanduk, dan kenangan tentang kegiatan yang pernah diselenggarakan. Sebuah kongres harus meninggalkan sesuatu yang lebih berarti daripada sekadar catatan bahwa sejumlah orang pernah berkumpul pada tanggal tertentu.
Saya memandang KRB V sebagai ikhtiar merawat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi Banten. Kita tidak sedang mengklaim bahwa seluruh persoalan daerah dapat diselesaikan melalui satu kongres. Kita juga tidak sedang menyatakan bahwa seluruh masyarakat Banten telah terwakili oleh ratusan peserta yang hadir.
Namun, kita sedang berusaha membuka ruang agar lebih banyak orang bersedia memikirkan kepentingan bersama. Sebuah forum mungkin tidak mampu menjawab semua pertanyaan, tetapi dapat menjadi tempat yang baik untuk memulai percakapan.
Saya kembali teringat hujan yang turun di Sindangheula ketika acara dimulai. Hujan itu akhirnya reda, tetapi kesejukan yang ditinggalkannya terasa hingga kegiatan berlangsung.
Demikian pula sebuah gagasan. Ia mungkin datang bersama perbedaan, kritik, bahkan perdebatan. Namun, jika dirawat dengan kesungguhan, gagasan dapat menumbuhkan harapan.
Banten membutuhkan pemerintah yang bersedia mendengar, wakil rakyat yang sungguh-sungguh bekerja, dan masyarakat yang tidak berhenti menyampaikan suara. Ketiganya bukan lawan, melainkan unsur yang semestinya saling mengingatkan dalam kehidupan demokrasi.
Ketika pulang dari Sindangheula, saya membawa satu kesadaran sederhana. Kongres boleh selesai, peserta boleh kembali ke daerah masing-masing, dan mimbar boleh ditinggalkan. Namun, suara rakyat tidak semestinya ikut dibungkus bersama perlengkapan acara.
Banten bukan hanya membutuhkan orang-orang yang bersedia berbicara tentang masa depannya, melainkan juga mereka yang bersedia bekerja untuk mewujudkannya. Sebab, masa depan sebuah daerah tidak ditentukan oleh seberapa sering kita mengucapkan kata pembangunan, melainkan oleh seberapa sungguh-sungguh kita mengerjakannya.—(***)
Wallahualam.
