Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq (Pengamat Politik, Media, dan Kebijakan Publik)
ADA yang menarik dari perkembangan politik di Senayan dalam beberapa hari terakhir. Seorang anggota DPR membentangkan secarik kertas bertuliskan, “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan”. Kalimat pendek itu tampak sederhana, tetapi menyimpan pesan politik yang tidak sederhana. Ia menjadi potret kegelisahan yang selama ini beredar di ruang publik, kemudian menemukan bentuk simbolisnya di dalam gedung parlemen.
Sehari sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan. Pernyataan tersebut muncul di tengah berkembangnya spekulasi mengenai kemungkinan pemberhentian Gibran dari jabatannya.
Namun, Rabu, 11 November 2026, perkembangan politik semakin menarik. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi secara resmi menandatangani usulan penggunaan HMP terkait persoalan Gibran. Mereka berasal dari Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, persoalan yang semula berkembang sebagai desakan politik mulai memasuki lorong prosedur kelembagaan. Meski demikian, penerimaan usulan HMP tentu belum dapat dimaknai sebagai keputusan DPR untuk memberhentikan seorang Wakil Presiden.
Bagi saya, peristiwa ini menarik bukan semata-mata karena kemungkinan berakhirnya jabatan seseorang. Ada paradoks politik yang jauh lebih penting untuk dibaca. Gibran adalah sosok yang dahulu diantarkan ke gelanggang kekuasaan melalui sebuah koalisi besar bersama Prabowo Subianto. Namun, ketika persoalan hukum dan politik mengemuka, sejumlah anggota partai yang dahulu berada dalam barisan pendukungnya justru ikut membuka pintu bagi proses yang berpotensi berujung pada pemberhentian dirinya.
Kita tentu tidak boleh menghapus ingatan mengenai Pemilu Presiden 2024. PDIP merupakan partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan tersebut berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dalam konfigurasi politik saat itu, PDIP berada di barisan yang berseberangan dengan pasangan yang sekarang menduduki kursi Presiden dan Wakil Presiden.
Karena itu, ketika PDIP menyatakan dukungan terhadap penggunaan HMP, wajar apabila publik membaca langkah tersebut dalam konteks sejarah pertarungan politik Pemilu 2024. Sebuah partai politik tentu tidak pernah sepenuhnya terlepas dari ingatan, kepentingan, dan kalkulasi politiknya. Terlebih, hubungan antara PDIP dan Joko Widodo juga mengalami dinamika panjang setelah keduanya tidak lagi berada dalam satu barisan politik.
Namun, menganggap langkah PDIP semata-mata sebagai kelanjutan dendam politik juga merupakan penyederhanaan. Bisa saja partai tersebut melihat adanya persoalan konstitusional yang memang harus diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan. Motif politik dan argumentasi hukum dapat hadir secara bersamaan. Keduanya tidak otomatis saling membatalkan.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang berada di balik suatu langkah politik, melainkan apakah argumentasi yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan bukti. Sebab, dalam negara hukum, kebenaran sebuah argumentasi tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan siapa yang sedang menjadi sasaran.
Saya teringat bahwa dalam politik, seseorang dapat menyampaikan pendapat yang benar sekalipun karena alasan yang belum tentu sepenuhnya benar. Sebaliknya, seseorang dapat memiliki kepentingan politik, tetapi kepentingan itu tidak serta-merta menjadikan seluruh argumentasinya keliru.
Karena itu, saya tidak ingin terjebak pada pemeriksaan niat semata. Yang lebih penting diperiksa adalah argumentasi, prosedur, dan konsekuensi konstitusional dari langkah yang ditempuh.
Koalisi Elektoral dan Solidaritas yang Dipertanyakan
Hal yang justru mengejutkan adalah keterlibatan anggota DPR dari partai-partai yang dahulu berada dalam Koalisi Indonesia Maju. Dari 120 penandatangan usulan HMP, terdapat 11 anggota Gerindra, 11 anggota Golkar, satu anggota PAN, dan 18 anggota Demokrat.
Keempat partai tersebut merupakan bagian dari KIM dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024. Artinya, dukungan terhadap HMP tidak hanya datang dari partai-partai yang dahulu menjadi lawan politik Prabowo-Gibran, tetapi juga dari sebagian anggota partai yang pernah berada dalam barisan pendukungnya.
Dalam logika koalisi elektoral, semestinya Gibran mendapatkan dukungan politik dari partai-partai yang dahulu ikut mengantarkannya ke kursi Wakil Presiden. Ia bukan sosok yang tiba-tiba muncul di tengah perjalanan pemerintahan. Ia adalah pasangan politik Prabowo yang dipilih dan diperjuangkan bersama dalam sebuah kontestasi nasional.
Karena itu, keterlibatan sejumlah anggota partai pengusung dalam usulan HMP menghadirkan pertanyaan mengenai seberapa kuat sebenarnya solidaritas politik yang selama ini disebut sebagai koalisi.
Tentu saja, kita harus berhati-hati dalam membaca angka-angka tersebut. Sebelas anggota Gerindra bukanlah keseluruhan Fraksi Gerindra. Demikian pula sebelas anggota Golkar, satu anggota PAN, dan 18 anggota Demokrat tidak dapat begitu saja dianggap mewakili keputusan resmi partai masing-masing.
Sikap individu anggota DPR, sikap fraksi, dan keputusan institusi partai merupakan tiga hal yang berbeda. Namun, keterlibatan mereka tetap menjadi fakta politik yang menarik untuk dicermati.
Di sinilah saya melihat bahwa KIM mungkin lebih tepat dipahami sebagai persekutuan elektoral yang memiliki kepentingan bersama untuk memenangkan Pemilu 2024, bukan sebagai ikatan ideologis yang menjamin kesetiaan tanpa batas.
Ketika kemenangan sudah diperoleh dan pemerintahan berjalan, kepentingan masing-masing partai dapat mengalami perubahan. Dalam politik, teman seperjalanan belum tentu menjadi teman seperjuangan untuk selamanya. Apalagi jika yang diperebutkan bukan lagi kemenangan pemilu, melainkan pengaruh dan posisi dalam pemerintahan.
Putusan Hukum dan Persimpangan Konstitusi
Pangkal persoalan yang sekarang berkembang adalah dokumen pendidikan Gibran. Putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi bagian penting dari perdebatan tersebut.
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan dan menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut surat keterangan yang menjadi objek sengketa tersebut.
Putusan itu tentu memiliki konsekuensi hukum terhadap keputusan administrasi yang disengketakan. Namun, saya kira kita harus membedakan antara pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan dengan keputusan konstitusional mengenai pemberhentian seorang Wakil Presiden.
Keduanya memiliki hubungan dalam perdebatan mengenai persyaratan pencalonan, tetapi tidak otomatis identik. Pembatalan sebuah keputusan administrasi tidak dengan sendirinya berarti seseorang langsung kehilangan jabatan yang sedang didudukinya. Harus ada argumentasi hukum yang menjelaskan hubungan antara putusan tersebut, persyaratan pencalonan, dan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Salah satu alasannya adalah apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme konstitusionalnya. DPR terlebih dahulu harus membangun pendapat yang memenuhi persyaratan konstitusional. Selanjutnya, DPR meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.
Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk diputuskan melalui mekanisme persidangan yang telah ditentukan.
Dengan demikian, Hak Menyatakan Pendapat bukanlah tombol yang sekali ditekan langsung mengakhiri masa jabatan seseorang. Ada tahapan, persyaratan, pembuktian, dan kewenangan lembaga negara yang harus dihormati.
Menurut saya, justru di sinilah kualitas demokrasi kita diuji. DPR memiliki hak konstitusional untuk menyatakan pendapat, tetapi hak itu harus digunakan dengan argumentasi yang kuat. Pemerintah dan pihak yang dipersoalkan juga memiliki hak untuk menggunakan jalur hukum dalam mempertahankan posisinya.
Tidak boleh ada pihak yang menganggap kemenangan elektoral sebagai kekebalan dari pemeriksaan hukum. Sebaliknya, tidak boleh pula ada pihak yang menganggap sebuah putusan administrasi otomatis menjadi keputusan pemberhentian jabatan konstitusional.
Prabowo, Jokowi, dan Relasi Kekuasaan
Ada dimensi lain yang menurut saya tidak kalah menarik, yaitu relasi antara Prabowo dan Jokowi.
Keduanya pernah berada dalam satu konfigurasi kekuasaan yang saling membutuhkan. Jokowi memberikan dukungan politik yang penting bagi kemenangan Prabowo pada Pemilu 2024. Sebaliknya, Prabowo memberikan ruang bagi Gibran untuk menjadi bagian dari kepemimpinan nasional.
Namun, hubungan politik yang dibangun berdasarkan kepentingan tidak selalu menjamin kesamaan kepentingan untuk waktu yang panjang.
Kita mengetahui bahwa Gibran pada 10 November 2026 bertemu Prabowo selama kurang lebih dua setengah jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran mengungkapkan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika putusan MK dan MA.
Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui proses hukum. Sampai keterangan tersebut disampaikan, niat itu belum menjadi pengunduran diri resmi.
Ada perbedaan mendasar antara menyatakan niat untuk mundur dan benar-benar mengakhiri jabatan. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan dalam pemberitaan maupun pembacaan politik.
Pertemuan itu menarik karena memperlihatkan bahwa persoalan Gibran tidak hanya dibicarakan di ruang publik atau gedung parlemen, tetapi juga sampai ke meja Presiden.
Prabowo berada dalam posisi yang tidak sederhana. Ia adalah Presiden yang harus menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus pasangan politik Gibran yang dahulu memenangkan pemilihan bersama. Di sisi lain, Gibran merupakan putra Jokowi, sosok yang memiliki sejarah, jaringan, dan pengaruh politik tersendiri.
Relasi tersebut membuat persoalan ini tidak cukup dibaca sebagai hubungan formal antara Presiden dan Wakil Presiden. Ada sejarah politik, kepentingan, dan konfigurasi kekuasaan yang ikut membentuk dinamika di dalamnya.
Dugaan Penyadapan dan Pertarungan Informasi
Dalam konteks inilah perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo patut dicermati.
Bareskrim Polri telah mengungkap penyidikan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor, termasuk nomor Presiden, serta menetapkan sejumlah tersangka. Keterangan kepolisian juga menyebut adanya dugaan peran seorang mantan pejabat dalam struktur pemantauan Bareskrim terkait pemberian izin penyadapan.
Perkara ini serius karena menyangkut keamanan komunikasi pejabat negara dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan aparat.
Namun, saya tidak ingin melompat terlalu jauh. Informasi yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Jokowi atau Gibran memerintahkan, mengetahui, ataupun menerima hasil penyadapan tersebut.
Dugaan adanya irisan jaringan dengan lingkaran kekuasaan masa lalu masih harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum. Hubungan keluarga bukan bukti keterlibatan. Kedekatan politik juga bukan bukti tindak pidana.
Kita boleh mengajukan pertanyaan, tetapi tidak boleh menjadikan pertanyaan sebagai vonis.
Meski demikian, perkara penyadapan itu membuka ruang pembacaan yang lebih luas mengenai kemungkinan ketegangan antarelite. Jika benar Presiden menjadi sasaran penyadapan ilegal, maka ada persoalan serius mengenai siapa yang memiliki akses, siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima informasi, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena kekuasaan bukan hanya soal siapa yang menduduki jabatan, tetapi juga siapa yang menguasai informasi. Dalam politik modern, informasi dapat menjadi alat pengawasan, tetapi juga dapat berubah menjadi senjata untuk menekan lawan.
Apakah Gibran Sedang Kehilangan Pelindung Politik?
Saya kemudian sampai pada sebuah pertanyaan yang menurut saya layak menjadi pusat refleksi: apakah Gibran sedang kehilangan pelindung politik?
Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa Prabowo telah meninggalkannya. Bukan pula kesimpulan bahwa partai-partai KIM telah membuat kesepakatan untuk menyingkirkannya.
Namun, kenyataan bahwa sejumlah anggota dari partai pengusung ikut menandatangani usulan HMP menunjukkan bahwa perlindungan politik terhadap Gibran tidak dapat diasumsikan sebagai sesuatu yang mutlak.
Bisa saja sebagian anggota partai melihat bahwa persoalan Gibran harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusi. Bisa juga mereka sedang menghitung ulang kepentingan politik masing-masing.
Bahkan, tidak tertutup kemungkinan sebagian elite melihat perubahan relasi kekuasaan antara lingkungan Prabowo dan lingkungan Jokowi sebagai sesuatu yang perlu diantisipasi.
Semua itu merupakan kemungkinan analitis, bukan fakta yang sudah terbukti. Namun, dalam membaca politik, kemungkinan-kemungkinan semacam itu layak ditempatkan sebagai hipotesis untuk diuji melalui perkembangan peristiwa dan bukti yang tersedia.
Saya membayangkan ada situasi ketika Prabowo harus memastikan pemerintahannya berjalan tanpa terus-menerus dibayangi persoalan politik yang berkaitan dengan Gibran.
Sementara itu, partai-partai pendukung pemerintah tentu mempunyai kepentingan agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga. Apabila persoalan Wakil Presiden justru dianggap menjadi sumber beban politik, sebagian elite mungkin akan memilih menjaga jarak.
Tetapi sekali lagi, ini bukan berarti Prabowo sedang mengorbankan Gibran. Kita belum memiliki dasar yang cukup untuk menyatakan demikian.
Politik memang sering kali memperlihatkan wajah berbeda ketika kepentingan berubah. Orang yang kemarin dianggap penting bisa saja hari ini mulai dihitung dalam kalkulasi yang berbeda. Mereka yang dahulu berdiri dalam satu barisan dapat menemukan alasan untuk mengambil posisi yang tidak lagi sama.
Solidaritas politik kadang menyerupai payung yang dibuka ketika hujan kemenangan, tetapi dilipat ketika badai kepentingan datang. Ironisnya, orang yang memegang payung belum tentu orang yang sama ketika hujan berikutnya turun.
Konstitusi sebagai Kompas Kekuasaan
Saya ingin mengembalikan seluruh pembicaraan ini kepada persoalan yang lebih mendasar. Apakah DPR sedang menjalankan fungsi konstitusionalnya, atau sedang menggunakan konstitusi sebagai instrumen pertarungan politik?
Pertanyaan ini tidak harus dijawab dengan memilih salah satu secara mutlak. Politik dan konstitusi memang bertemu dalam sistem demokrasi kita. Yang harus dijaga adalah agar kepentingan politik tidak mengalahkan prosedur hukum, dan prosedur hukum tidak dimanipulasi untuk melayani kepentingan politik.
Dari Kampung Binuangeun, di pesisir selatan Banten, saya terbiasa memandang laut sebagai ruang yang menyimpan lebih banyak hal daripada yang terlihat di permukaan.
Gelombang yang tampak tenang belum tentu menunjukkan arus yang tenang di bawahnya. Begitu pula politik Jakarta. Pernyataan resmi, konferensi pers, dan senyum di depan kamera hanyalah permukaan. Di bawahnya mungkin terdapat perhitungan, negosiasi, kecemasan, dan pertarungan kepentingan yang tidak seluruhnya dapat kita ketahui.
Sebagai alumnus Program Studi Aqidah dan Filsafat IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, saya selalu tertarik pada pertanyaan mengenai hubungan antara kekuasaan, moralitas, dan tanggung jawab.
Kekuasaan pada dasarnya adalah amanah yang dibatasi oleh aturan. Ia bukan warisan keluarga, bukan pula hadiah yang membuat pemegangnya kebal terhadap kritik.
Seseorang dapat memperoleh jabatan melalui pemilihan, tetapi ia tetap harus mempertanggungjawabkan seluruh persyaratan dan tindakan yang melekat pada jabatan tersebut.
Saya tidak sedang mengharapkan Gibran dimakzulkan, sebagaimana saya juga tidak sedang mengharapkan ia dipertahankan tanpa pemeriksaan. Yang saya harapkan adalah mekanisme konstitusi bekerja secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika memang terdapat persoalan yang memenuhi alasan pemberhentian, buktikan melalui prosedur yang sah. Jika tidak, jangan jadikan jabatan seseorang sebagai sasaran permainan politik.
Hukum harus bekerja tanpa memandang nama, keluarga, partai, ataupun posisi seseorang dalam lingkaran kekuasaan.
Demokrasi bukan sekadar urusan siapa yang menang dalam pemilihan dan siapa yang kalah dalam pertarungan parlemen. Demokrasi adalah kesediaan semua pihak untuk tunduk pada aturan yang sama, termasuk ketika aturan itu tidak menguntungkan dirinya.
Konstitusi tidak boleh menjadi pakaian yang dikenakan ketika diperlukan, lalu dilepas ketika dianggap mengganggu kepentingan. Ia harus menjadi kompas yang tetap menunjukkan arah, bahkan ketika kapal kekuasaan sedang diterjang gelombang.
Persoalan Gibran akan menemukan penyelesaiannya melalui jalur pengunduran diri, proses Hak Menyatakan Pendapat, atau mekanisme hukum lainnya. Kita belum mengetahui bagaimana ujungnya.
Namun, ada satu pelajaran yang sudah dapat dibaca sejak sekarang: koalisi dapat berubah, kawan politik dapat mengambil jarak, dan kepentingan dapat berpindah arah.
Yang tidak boleh berubah adalah kewajiban setiap pemegang kekuasaan untuk tunduk kepada konstitusi.
Negeri ini bukan milik satu keluarga, satu partai, atau satu koalisi. Negeri ini milik seluruh rakyat, yang mandatnya tidak pernah boleh diperlakukan sebagai milik pribadi.–(***)
Wallahu a’lam.
Banjarsari, Rabu, 11 November 2026
