Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq (Pengamat Politik, Media, dan Kebijakan Publik)
Belum selesai proses ketatanegaraan terkait pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ruang publik sudah dipenuhi perbincangan mengenai siapa yang pantas menggantikannya. Sejumlah nama mulai beredar dan dijagokan berbagai kalangan. Anies Baswedan, Pramono Anung, Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Mahfud MD, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Dedi Mulyadi menjadi bagian dari percakapan politik nasional.
Fenomena ini menarik diamati. Seolah-olah masyarakat sedang menyelenggarakan pemilihan pendahuluan untuk menentukan orang nomor dua di republik ini. Ada yang menjagokan Anies karena kapasitas intelektual dan pengalaman politiknya. Ada pula yang menyebut Pramono karena pengalaman panjang di pemerintahan. Sementara Dasco, Puan, AHY, dan Dedi Mulyadi dianggap memiliki modal politik masing-masing.
Namun, ada pertanyaan yang menurut saya lebih penting untuk dijawab: apakah semua nama tersebut benar-benar memiliki peluang secara hukum untuk menjadi calon Wakil Presiden pengganti Gibran?
Dalam sistem ketatanegaraan, seseorang tidak cukup hanya populer, memiliki dukungan politik, atau dianggap pantas oleh publik. Ada mekanisme hukum yang mengatur pengisian jabatan konstitusional.
Saya tidak sedang mengukur siapa yang paling layak menjadi Wakil Presiden. Saya juga tidak sedang mengusulkan seseorang untuk menggantikan Gibran. Saya hanya ingin mengajak pembaca melihat persoalan ini dari sudut pandang hukum tata negara.
Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon, sedangkan MPR berwenang memilih salah satunya.
Pengisian jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat. Mekanismenya berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada awal masa jabatan.
Kita juga perlu membedakan Pasal 8 ayat (2) dengan ayat (3). Ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mengalami kekosongan jabatan, ayat (3) mengatur bahwa MPR memilih dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ketentuan perolehan suara dalam pemilu sebelumnya.
Sementara itu, ketika hanya jabatan Wakil Presiden yang kosong, ayat (2) menyebut Presiden sebagai pihak yang mengusulkan dua calon.
Perbedaan rumusan ini bukan sesuatu yang boleh diabaikan.
Penjelasan UU MD3 Memunculkan Persoalan
Persoalan menjadi menarik ketika kita membaca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang dikenal sebagai UU MD3.
Pasal 4 huruf e mengatur kewenangan MPR untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan dalam masa jabatannya.
Namun, perhatian justru tertuju pada Penjelasan Pasal 4 huruf e.
Penjelasan tersebut menyatakan bahwa pengusulan dua calon Wakil Presiden merupakan prakarsa Presiden. Selanjutnya, disebutkan bahwa kedua calon berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum sebelumnya.
Ketentuan ini memberikan dimensi tambahan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Jika diterapkan pada pemerintahan hasil Pilpres 2024, rujukannya adalah partai politik atau gabungan partai politik yang dahulu mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dengan demikian, koalisi pengusung pada saat pencalonan harus dibedakan dari koalisi pemerintahan yang terbentuk setelah pemilihan.
Partai yang baru bergabung dalam pemerintahan setelah Pilpres 2024 tidak otomatis menjadi bagian dari gabungan partai politik yang mengajukan Prabowo-Gibran pada saat pencalonan.
Tidak Semua Nama Otomatis Memenuhi Persyaratan
Apabila Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 dijadikan rujukan, sejumlah nama yang beredar dapat mulai dipetakan.
Sufmi Dasco Ahmad dan Dedi Mulyadi, misalnya, memiliki afiliasi dengan Partai Gerindra, salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran. Agus Harimurti Yudhoyono merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, yang juga termasuk dalam barisan pengusung pasangan tersebut.
Sementara itu, Puan Maharani dan Pramono Anung merupakan figur PDI Perjuangan, yang tidak termasuk dalam gabungan partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Adapun Anies Baswedan bukan kader partai pengusung pasangan tersebut.
Namun, saya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa Dasco, Dedi, dan AHY otomatis memenuhi seluruh persyaratan hukum, sementara Anies, Puan, dan Pramono pasti tertutup peluangnya.
Ada persoalan penafsiran yang belum selesai. Frasa “berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik” tidak menguraikan secara terperinci apakah calon harus merupakan anggota partai pengusung atau cukup memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan politik gabungan partai tersebut.
Kita harus membedakan dua hal: partai politik yang dahulu mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta individu yang akan diusulkan Presiden sebagai calon pengganti.
Penjelasan UU MD3 menyebut asal calon, tetapi tidak menguraikan secara rinci bagaimana hubungan keanggotaan atau afiliasi individu tersebut harus dibuktikan.
Karena itu, persoalan ini masih memerlukan penafsiran hukum.
Apakah Penjelasan Undang-Undang Boleh Membatasi Kewenangan Presiden?
Di sinilah saya menemukan persoalan yang lebih mendasar.
Mengapa sebuah penjelasan undang-undang justru memberikan pembatasan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam batang tubuh pasal yang dijelaskannya?
Apakah penjelasan hanya menerangkan maksud pembentuk undang-undang atau justru menciptakan norma baru yang memiliki konsekuensi hukum?
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah, khususnya angka 176, 177, 178, dan 186, memberikan pedoman mengenai fungsi serta batasan penjelasan.
Angka 176 menegaskan bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan terhadap norma dalam batang tubuh. Penjelasan hanya memuat uraian untuk memperjelas norma dan tidak boleh menimbulkan ketidakjelasan.
Angka 177 menyatakan bahwa penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Angka 178 melarang penjelasan memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahkan, angka 186 menegaskan bahwa penjelasan pasal demi pasal tidak boleh bertentangan dengan materi pokok dalam batang tubuh ataupun memperluas, mempersempit, dan menambah pengertian norma yang ada.
Ketentuan ini menjadi penting ketika kita membandingkan Pasal 4 huruf e UU MD3 dengan penjelasannya.
Batang tubuh memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon, sedangkan penjelasannya menambahkan batasan mengenai asal partai politik kedua calon tersebut.
Saya tidak mengatakan bahwa setiap penjelasan yang memberikan uraian lebih terperinci otomatis bertentangan dengan hukum. Namun, terdapat garis batas antara menerangkan makna norma dan menambahkan persyaratan yang sebelumnya tidak dinyatakan.
Jika penjelasan justru mempersempit ruang kewenangan Presiden, persoalannya tidak lagi sekadar teknis redaksional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak secara eksplisit membatasi asal partai politik calon yang diusulkan Presiden. Apakah pembentuk undang-undang dapat menambahkan pembatasan tersebut melalui penjelasan?
Pertanyaan ini layak diuji melalui mekanisme hukum.
Mahkamah Konstitusi dan Persoalan Konstitusional
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
Karena itu, Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 patut dipertimbangkan untuk diuji konstitusionalitasnya sepanjang permohonan memenuhi persyaratan hukum dan kedudukan hukum pemohon.
Yang perlu diuji bukan hanya substansi pembatasannya, tetapi juga apakah penjelasan tersebut masih berada dalam koridor fungsi penafsiran atau justru membentuk norma baru.
Kita harus kembali kepada pembagian kewenangan yang ditetapkan konstitusi. Presiden memiliki kewenangan formal mengajukan dua nama, sedangkan MPR memilih satu di antaranya.
Partai politik dapat menyampaikan aspirasi dan pertimbangan. Namun, partai tidak dapat menggantikan kewenangan konstitusional Presiden maupun MPR.
Pernyataan Yusril Ihza Mahendra pada 12 November 2026 menarik untuk dicermati. Ia menjelaskan bahwa penentuan dua calon merupakan kewenangan Presiden Prabowo. Presiden dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai-partai koalisi.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya ruang komunikasi politik sebelum Presiden mengambil keputusan. Namun, konsultasi politik harus tetap dibedakan dari kewenangan formal mengusulkan calon kepada MPR.
Konstitusi Tidak Boleh Dikalahkan Kepentingan Politik
Ada pula persoalan waktu yang harus diperhatikan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR. Kedua tenggat waktu tersebut harus dipahami sebagai tahapan yang berbeda.
Per 13 November 2026, MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran dan menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. Proses pengisian jabatan selanjutnya menjadi bagian dari mekanisme konstitusional.
Sebagai seseorang yang pernah belajar Aqidah dan Filsafat di IAIN SGD Bandung, saya terbiasa memandang persoalan tidak hanya dari apa yang tampak di permukaan, tetapi juga dari asumsi dan landasan yang menopangnya.
Dalam persoalan ini, perdebatan tentang calon pengganti Wakil Presiden sesungguhnya membuka pertanyaan mengenai relasi kekuasaan, hukum, dan legitimasi.
Dari Kampung Binuangeun, di pesisir selatan Banten, saya membayangkan persoalan ini seperti perahu yang hendak berlayar meninggalkan dermaga. Banyak orang boleh menunjuk siapa nakhoda yang mereka kehendaki, tetapi perahu tetap harus mengikuti aturan pelayaran.
Tidak cukup hanya memiliki nakhoda populer jika peta, kompas, dan aturan navigasinya diabaikan.
Begitu pula negara. Tidak cukup hanya memiliki figur yang dianggap mampu apabila proses pengangkatannya menyisakan persoalan konstitusional.
Saya tidak keberatan apabila Presiden Prabowo mempertimbangkan nama dari partai politik tertentu, termasuk partainya sendiri. Saya juga tidak mempersoalkan apabila Presiden berkonsultasi dengan seluruh partai pendukung pemerintah.
Namun, kewajaran politik tidak boleh membuat kita berhenti menguji kewajaran hukum. Sesuatu yang lazim dalam praktik politik belum tentu dengan sendirinya tepat dalam konstruksi konstitusional.
Persoalan pengganti Gibran bukan semata-mata tentang siapa yang paling populer, paling kuat secara politik, atau paling dekat dengan Presiden.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara menjalankan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden tanpa mengabaikan konstitusi.
Jangan sampai kita begitu sibuk mencari orang yang akan mengisi kursi kosong, tetapi lupa memeriksa apakah pintu menuju kursi tersebut telah dibangun sesuai aturan hukum.
Jabatan Wakil Presiden hanya berlangsung selama sisa masa pemerintahan, sedangkan konstitusi menjadi pedoman bagi perjalanan republik yang jauh lebih panjang.
Nama-nama akan datang dan pergi. Koalisi akan berubah. Kepentingan politik akan terus berputar. Namun, hukum tidak boleh menjadi komoditas yang ditafsirkan sesuai kebutuhan penguasa.
Saya lebih memilih kursi Wakil Presiden kosong sementara daripada terisi melalui mekanisme yang menyisakan persoalan konstitusional.
Negara hukum tidak boleh mengorbankan aturan demi sekadar mempercepat pergantian orang.–(***)
Wallahualam.
Metro Indah Mall Bandung, Sabtu, 13 November 2026
