Ketika Badak Jawa Hendak Terusir dari Tanah Leluhurnya

Ketika Badak Jawa Hendak Terusir dari Tanah Leluhurnya
Dian Wahyudi
Oleh: Dian Wahyudi
(Wartawan BantenGate.id)

Di balik rimbunnya hutan Ujung Kulon, Badak Jawa ((Rhinoceros sondaicus) menyimpan sejarah panjang kehidupan alam Banten. Kini, ketika wacana pemindahan sebagian populasinya ke Taman Nasional Alas Purwo mengemuka, suara masyarakat adat, wakil rakyat, dan pegiat lingkungan mengingatkan bahwa menyelamatkan satwa langka tidak cukup dengan memindahkan tubuhnya. Habitat yang menjadi rumahnya juga harus dilindungi.

Di ujung barat Pulau Jawa, di antara lebatnya hutan tropis, rawa, sungai, dan bentang alam yang masih terjaga, terdapat kehidupan satwa yang menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Spesies Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), mamalia bercula satu yang sangat langka, menjadikan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai habitat alami terakhirnya di dunia.

Satwa yang jarang memperlihatkan diri kepada manusia itu menjalani kehidupannya di balik rimbunnya pepohonan. Ia menyusuri hutan, mencari tumbuhan sebagai pakan, berkubang, dan bertahan hidup dalam ekosistem yang menjadi rumahnya.

Keberadaannya mungkin tidak selalu terlihat, tetapi maknanya begitu besar. Badak Jawa Bercula Satu  bukan sekadar satwa liar. Ia merupakan bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia, simbol penting konservasi, sekaligus warisan alam yang tidak ternilai.

Namun, rumah terakhir itu kini menjadi pusat perdebatan. Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa Bercula Satu dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, memunculkan pertanyaan sekaligus kegelisahan berbagai kalangan.

Gagasan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Kekhawatiran terhadap ancaman tsunami, gempa bumi, serta aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menjadi salah satu alasan perlunya membangun populasi kedua di luar Ujung Kulon.

Dalam perspektif konservasi, penyebaran populasi ke habitat berbeda dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana besar yang melanda satu kawasan. Namun, memindahkan satwa endemik tidak sesederhana memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain.

Ada persoalan ekologis, genetik, kesehatan, ketersediaan pakan, hingga kemampuan beradaptasi yang harus diperhitungkan. Lebih jauh lagi, terdapat keterikatan sejarah dan nilai budaya masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan alam Banten.

Ujung Kulon, Rumah yang Memiliki Sejarah

Bagi masyarakat adat Baduy, keberadaan Badak Jawa di kawasan Ujung Kulon, khususnya dalam penuturan mengenai Sanghyang Sirah, bukan semata-mata persoalan satwa langka. Ada sejarah panjang dan filosofi yang melekat pada keberadaan kawasan tersebut.

Kepala Desa Kanekes, Jaro Oom, secara terbuka menyampaikan penolakan terhadap wacana relokasi tersebut. Ia menyuarakan aspirasi Lembaga Adat Suku Baduy yang menginginkan Badak Jawa tetap berada di habitat aslinya.

“Mohon maaf kepada pemerintah, kami atas nama Lembaga Adat Suku Baduy memohon agar badak yang ada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon jangan sampai direlokasikan ke Alas Purwo, Jawa Timur. Masalahnya, badak yang ada di Ujung Kulon, Sanghyang Sirah, mempunyai sejarah panjang dan asal-usul filosofi,” ungkap Jaro Oom.

Penolakan itu bukan sekadar pernyataan spontan. Menurutnya, keberadaan Badak Bercula Satu perlu dihormati sebagai bagian dari warisan alam yang memiliki makna bagi masyarakat Banten.

Aspirasi serupa juga disampaikan Jaro Alis, salah seorang pemangku adat Baduy Dalam, ketika M. Arif Kirdiat dari Relawan Kampung Indonesia (RKI) berkunjung ke Kampung Cikeusik. Dalam kesempatan tersebut, Jaro Alis turut menyampaikan penolakan masyarakat adat terhadap rencana pemindahan Badak Bercula Satu (Rhinoceros sondaicus)

Suara masyarakat adat ini menghadirkan dimensi lain dalam perdebatan konservasi. Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan yang dapat dihitung nilai ekonominya. Satwa juga bukan semata-mata objek yang dapat dipindahkan berdasarkan keputusan administratif.

Bagi masyarakat yang memiliki kedekatan dengan alam, keberadaan satwa merupakan bagian dari keseimbangan kehidupan yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Suara Banten: Jangan Terburu-buru Memindahkan

Penolakan terhadap relokasi juga datang dari kalangan politik dan pemerintahan daerah. Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PKS, KH Iip Makmur, menegaskan bahwa Badak Jawa harus tetap dipertahankan di Ujung Kulon.

“Harus dipertahankan di Ujung Kulon. Perlu kajian yang mendalam dan melibatkan semua stakeholder bila mau dipindahkan. Tidak setuju dipindahkan,” tegasnya.

Sikap serupa disampaikan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah. Ia mengaku keberatan terhadap rencana pemindahan karena Badak Jawa merupakan aset sekaligus kebanggaan masyarakat Banten.

“Saya keberatan karena badak itu asetnya Banten. Kalau enggak ada badak, ya bukan Banten,” ujarnya.

Pandangan lain disampaikan Bonnie Triyana, anggota DPR RI Komisi X sekaligus anggota MPR RI. Dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang digelar di Gedung Museum Multatuli, Kabupaten Lebak, Bonnie menanggapi wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.

Bonnie mengaku sering berkunjung dan menginap di kawasan Ujung Kulon. Pengalamannya mengenal kawasan tersebut membuatnya menilai bahwa persoalan utama bukanlah memindahkan badak, melainkan memperbaiki upaya perlindungan habitatnya.

“Rencana itu tidak bijak, karena habitat Badak Jawa Cula satu sudah ada sejak berabad-abad, yang seharusnya diperbaiki adalah cara menjaga Badak bercula satu yang ada satu-satunya di dunia ini agar habitatnya aman,” tegas Bonnie.

Ia juga mengingatkan bahwa kekhawatiran terhadap bencana tidak seharusnya langsung melahirkan keputusan pemindahan. Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan langkah mitigasi untuk melindungi habitat daripada mengambil kebijakan yang belum tentu tepat.

“Jangan karena berfikiran tentang bencana lantas mengambil kebijakan yang tidak tepat, lebih baik fikirkan mitigasinya ketimbang memindahkannya,” pungkasnya.

Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa Badak Jawa telah menjadi lebih dari sekadar urusan teknis pengelolaan taman nasional. Keberadaannya berkaitan dengan identitas, sejarah, kebanggaan, dan tanggung jawab masyarakat Banten terhadap kekayaan alamnya.

Bencana Alam Bukan Satu-satunya Ancaman

Kekhawatiran pemerintah terhadap ancaman bencana tentu tidak boleh diabaikan. Ujung Kulon memang berada di kawasan yang memiliki dinamika geologis. Namun, potensi ancaman tersebut harus dianalisis secara ilmiah dan menyeluruh.

Pengampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Umi Ma’rufah, mempertanyakan dasar ilmiah rencana pemindahan tersebut. Ia mengingatkan bahwa Badak Jawa telah bertahan melewati berbagai perubahan lingkungan, termasuk letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883.

Fakta sejarah itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami ketahanan spesies terhadap perubahan lingkungan. Meski demikian, bukan berarti Badak Jawa Cula Satu  kebal terhadap bencana. Hal yang perlu dipastikan adalah apakah risiko bencana telah dikaji secara proporsional dan apakah langkah mitigasi di habitat aslinya sudah dioptimalkan.

Peringatan lebih mendalam disampaikan Direktur Forest dan Wildlife WWF Indonesia, Muhammad Ali Imron. Menurutnya, translokasi merupakan intervensi konservasi yang memiliki risiko besar, bukan hanya bagi individu yang dipindahkan, melainkan juga bagi populasi yang ditinggalkan.

Pengambilan sejumlah individu dapat memengaruhi struktur demografi, keragaman genetik, dan keberlanjutan populasi asal. Tidak semua individu badak dapat dipindahkan begitu saja. Pemilihannya harus mempertimbangkan kesesuaian pasangan, komposisi populasi, serta aspek genetik.

Risiko selama penangkapan dan pengangkutan juga perlu diperhitungkan. Stres, cedera, gangguan kesehatan, bahkan kematian dapat terjadi. Setelah berada di habitat baru, badak masih harus beradaptasi dengan lingkungan, ketersediaan pakan dan air, ancaman penyakit, serta keamanan kawasan.

Pengalaman translokasi Badak Jawa bernama Musofa pada November 2025 yang kemudian dilaporkan meninggal dunia semestinya menjadi bahan evaluasi penting.

Peristiwa tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh translokasi akan gagal. Namun, kasus itu menjadi pengingat bahwa pemindahan satwa langka membutuhkan persiapan, pemeriksaan kesehatan, dan protokol keselamatan yang sangat ketat.

Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa Musofa meninggal akibat penyakit kronis bawaan yang sebelumnya tidak terdeteksi, berdasarkan hasil pemeriksaan pascakematian. Fakta tersebut perlu ditempatkan secara proporsional agar evaluasi translokasi tidak dibangun berdasarkan kesimpulan yang keliru.

Jika translokasi di dalam lingkup kawasan Ujung Kulon saja menghadapi tantangan, rencana pemindahan menuju habitat yang jauh dan memiliki karakter ekologis berbeda tentu harus diperhitungkan dengan lebih cermat.

Ancaman dari Keserakahan Manusia

Di tengah perdebatan mengenai tsunami dan relokasi, M. Arif Kirdiat mengingatkan adanya ancaman lain yang tidak kalah serius, yakni perburuan liar dan jaringan perdagangan satwa. Perburuan satwa ini sudah berlangsung sejak jaman Belanda tempo dulu.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengkhawatirkan bencana alam, tetapi juga harus berani menghadapi jaringan pemburu dan pemodal yang membiayai kejahatan terhadap satwa dilindungi.

Kritik tersebut menyentuh persoalan mendasar dalam konservasi. Ancaman terhadap kelangsungan hidup satwa tidak selalu datang dari alam. Ada pula ancaman yang bersumber dari keserakahan manusia.

Dalam kejahatan perdagangan satwa liar, pemburu yang bekerja di lapangan belum tentu merupakan aktor utama. Di belakangnya dapat terdapat jaringan perantara, penadah, dan pemodal yang memperoleh keuntungan dari perdagangan ilegal.

Karena itu, perlindungan Badak Jawa Cula Satu harus disertai penegakan hukum yang mampu membongkar seluruh mata rantai kejahatan.

Jangan sampai perhatian pemerintah lebih besar tertuju pada rencana pemindahan satwa, sementara upaya memberantas pihak-pihak yang mengancam keberadaannya belum dilakukan secara maksimal.

Masyarakat sekitar kawasan konservasi juga seharusnya dipandang sebagai mitra dalam menjaga hutan. Pengetahuan lokal dan kedekatan mereka dengan lingkungan merupakan modal sosial yang penting bagi keberhasilan konservasi.

Ketika Konservasi Bertemu Kepentingan Tambang

Persoalan Ujung Kulon semakin kompleks ketika muncul informasi mengenai penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar kawasan tersebut.

Melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tanggal 12 Februari 2026, pemerintah menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Berdasarkan informasi mengenai peta lampirannya, terdapat zona WUP yang disebut berada di sekitar perairan Ujung Kulon.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy, disebut membenarkan penetapan wilayah pertambangan tersebut. Informasi mengenai potensi kandungan emas serta minyak dan gas bumi di sekitar kawasan turut menambah perhatian publik.

Namun, penetapan WUP tidak otomatis berarti kegiatan pertambangan telah memperoleh izin operasi. Penetapan wilayah pertambangan, pemberian wilayah izin usaha pertambangan, dan pelaksanaan kegiatan pertambangan merupakan tahapan yang berbeda.

Karena itu, batas koordinat, status kawasan, dan kesesuaian tata ruang harus dijelaskan secara terbuka.

Masyarakat berhak mengetahui apakah wilayah tersebut bersinggungan dengan kawasan penyangga atau ekosistem yang memiliki hubungan ekologis dengan habitat Badak Jawa.

Di sinilah konsistensi kebijakan negara diuji. Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang penyelamatan satwa langka. Di sisi lain, kebijakan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kawasan konservasi membutuhkan kejelasan, kehati-hatian, dan pengawasan.

Sebab, ekosistem tidak mengenal batas administratif. Gangguan terhadap perairan, pesisir, dan kawasan penyangga dapat menimbulkan dampak ekologis yang lebih luas.

Warisan yang Tidak Boleh Hilang

Perdebatan relokasi Badak Jawa Bercula Satu bukan sekadar pertentangan antara pihak yang setuju dan menolak pemindahan. Ini merupakan ujian tentang bagaimana manusia mengambil keputusan ketika berhadapan dengan kepentingan konservasi, keselamatan satwa, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai masyarakat lokal.

Pembentukan populasi kedua dapat menjadi salah satu strategi konservasi apabila didukung kajian ilmiah, kesiapan habitat, dan jaminan keselamatan satwa. Namun, strategi tersebut tidak boleh mengurangi keseriusan pemerintah dalam melindungi habitat asli Badak Jawa di Ujung Kulon.

Badak Jawa Bercula Satu membutuhkan rumah yang aman. Ia membutuhkan hutan yang terjaga, sumber pakan yang cukup, kawasan yang bebas dari perburuan, serta ekosistem yang tidak terganggu oleh aktivitas manusia.

Ada pepeling Sunda yang patut direnungkan: Ulah ngaruksak alam, sabab alam bakal mere balas kana kalakuan manusa—jangan merusak alam karena alam akan memberikan akibat dari perbuatan manusia.

Mungkin kita tidak pernah benar-benar melihat bagaimana seekor Badak Jawa menjalani kehidupannya di balik lebatnya hutan Ujung Kulon. Namun, keberadaannya mengingatkan bahwa manusia bukan satu-satunya makhluk yang berhak hidup di bumi ini.

Jangan sampai kita begitu takut terhadap tsunami, tetapi lupa terhadap ancaman perburuan. Jangan sampai sibuk merancang pemindahan satwa, tetapi belum sungguh-sungguh memastikan rumahnya terlindungi.

Menyelamatkan Badak Jawa bukan hanya tentang memindahkan tubuhnya ke tempat lain. Lebih dari itu, menyelamatkannya berarti menjaga rumahnya, menghormati sejarahnya, melindungi ekosistemnya, dan mewariskan kehidupan kepada generasi mendatang.

Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi. Ia adalah rumah terakhir Badak Jawa di alam liar, warisan alam Indonesia, dan amanah yang tidak boleh hilang dari tangan kita. (*)

Pos terkait