Nusa Dua, Bali, BantenGate.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pemprov Banten menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi, dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali Batch II yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (28/8/2026) malam.
Tak hanya penghargaan, Pemprov Banten juga memperoleh dukungan program dari pemerintah pusat berupa bantuan bedah rumah sebanyak 250 unit untuk masyarakat yang membutuhkan.
Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima Pemprov Banten. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti adanya penilaian positif pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Alhamdulillah Banten dinilai berhasil. Dari keberhasilan itu, Banten mendapatkan apresiasi dan penghargaan,” kata Dimyati.
Ia menegaskan, penghargaan yang diraih Pemprov Banten bukan sekadar pencapaian administratif pemerintahan. Menurutnya, berbagai program dan prestasi tersebut pada akhirnya harus memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dimyati menyebut, salah satu bentuk manfaat konkret dari penghargaan tersebut adalah adanya bantuan pemerintah pusat berupa program bedah rumah.
“Penghargaan ini kembali untuk masyarakat. Untuk tingkat provinsi yang mendapatkan (penghargaan ini) hanya dua, yaitu Jawa Barat dan Banten,” ujarnya.
Terkait bantuan bedah rumah sebanyak 250 unit, Dimyati memastikan pemerintah akan mendistribusikannya dengan mengedepankan prinsip keadilan dan ketepatan sasaran.
Ia mengatakan, pembahasan mengenai teknis penyaluran bantuan akan dilakukan Sekda Provinsi Banten bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta perangkat daerah terkait.
“Ini nanti akan diberikan kepada daerah-daerah yang memang benar-benar membutuhkan,” imbuhnya.
Menurut Dimyati, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi warga Banten.
Ia menambahkan, Pemprov Banten akan terus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah, kata dia, juga terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari evaluasi pembangunan.
“Kami berharap berbagai apresiasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.
Empat Kategori Penghargaan
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 diberikan dalam empat kategori yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Keempat kategori tersebut meliputi; Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, serta Implementasi Program 3 Juta Rumah.
Menurut Tito, pemilihan empat kategori tersebut didasarkan pada pentingnya sektor-sektor tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Penghargaan itu sekaligus menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang dinilai mampu menunjukkan kinerja dan inovasi dalam menjalankan program pembangunan.
Tito berharap penghargaan tersebut dapat mendorong pemerintah daerah penerima penghargaan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Sementara bagi daerah yang belum memperoleh penghargaan, ia berharap hasil tersebut menjadi motivasi untuk melakukan perbaikan.
“Harapan kita, dengan acara ini, rekan-rekan yang menang akan lebih semangat lagi. Bagi yang belum beruntung, mudah-mudahan termotivasi untuk memperbaiki kinerja untuk memenangkan lomba berikutnya,” kata Tito.
Penghargaan yang diterima Banten sekaligus menjadi dorongan bagi Pemprov Banten untuk memperkuat pelaksanaan program perumahan, khususnya dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.–(red)
