DPRD dan Bupati Tanah Datar Sepakati APBD 2027

DPRD dan Bupati Tanah Datar Sepakati APBD 2027

Tanah Datar, BantenGate.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD Tanah Datar, Senin (16/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Tanah Datar itu dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra, SE., MM., dan dihadiri Bupati Tanah Datar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, wali nagari, serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra dalam pengantarnya menyampaikan bahwa persetujuan Ranperda APBD 2027 merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan tahapan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, proses pembahasan diawali dengan penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Ranperda APBD 2027 dalam rapat paripurna pada 19 Oktober 2026. Selanjutnya, pada 20 Oktober 2026, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum yang kemudian dijawab Bupati pada 22 Oktober 2026.

Pembahasan berlanjut pada tingkat pertama melalui rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 8 hingga 12 November 2026. Hasil pembahasan tersebut kemudian dirumuskan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna tingkat II.

Sebelum persetujuan bersama, juru bicara Badan Anggaran DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda APBD 2027. Selanjutnya, anggota DPRD memberikan persetujuan dalam forum paripurna.

Bupati Tanah Datar Eka Putra, disaksikan Ketua DPRD dan para pimpinan DPRD Tanah Datar mendatangani BA persetujuan APBD 2027.–(foto: dok)

Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Badan Anggaran DPRD dan TAPD, yang telah melakukan pembahasan Ranperda APBD 2027 sesuai tahapan dan mekanisme yang ditetapkan.

Menurut Eka Putra, setelah melalui rangkaian pembahasan, masing-masing fraksi DPRD juga telah menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan anggaran tersebut.

Ia menjelaskan, persetujuan bersama merupakan tahapan penting dalam proses penetapan APBD. Setelah ditandatangani, Ranperda APBD 2027 akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi.

“Selanjutnya, hasil evaluasi gubernur terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 akan ditindaklanjuti bersama antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027,” jelasnya.

Prioritaskan Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah

Bupati Eka Putra menyampaikan, penyusunan Ranperda APBD 2027 mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2026, serta surat Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tanggal 29 September 2026 mengenai penyampaian rancangan alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027.

Penyusunan anggaran tersebut juga berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 yang telah disepakati pada 5 Agustus 2026.

Eka Putra menjelaskan, Ranperda APBD 2027 mencakup anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan pemerintah kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah prioritas yang menjadi perhatian dalam penganggaran tersebut meliputi pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) untuk fungsi pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur pelayanan publik.

Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung prioritas pembangunan nasional, antara lain penurunan angka stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis, serta penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah daerah juga memperhatikan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan peruntukannya (earmarking) serta berbagai isu strategis lainnya.

Menurut Eka Putra, seluruh alokasi anggaran tersebut disinergikan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar dan prioritas pembangunan nasional.

Pada kesempatan itu, Bupati Eka Putra juga meminta seluruh kepala perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan program pembangunan dan mencapai target kinerja di masing-masing OPD.

Ia mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun kerja sama yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Seluruh perangkat daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar,” pesannya.

Eka Putra juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan fraksi, Forkopimda, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD 2027.

Dengan disepakatinya Ranperda tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan DPRD selanjutnya akan menindaklanjuti hasil evaluasi gubernur sebelum rancangan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.—(murni yenti)

Pos terkait