Serang, BantenGate.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-18 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Moch. Maesyal Rasyid dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Banten yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Kota Serang, Selasa (26/5/2026).
Dalam keterangannya, Bupati Maesyal Rasyid mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, raihan opini WTP ke-18 menjadi bukti konsistensi sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
“Alhamdulillahirabbil’alamin, hari ini Kabupaten Tangerang kembali mendapatkan predikat WTP yang ke-18 kali dari BPK RI atas pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2025. Ini menjadi perjalanan yang sangat positif dan menjadi motivasi bagi kami dalam melaksanakan program-program APBD dengan tata kelola keuangan yang semakin baik,” ujar Maesyal Rasyid.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, mulai dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekretaris Daerah, BPKAD Kabupaten Tangerang, Bapenda Kabupaten Tangerang, Inspektorat Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD, para kepala OPD, camat, lurah hingga kepala desa.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah bahu-membahu menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2025 dengan baik. Mudah-mudahan capaian ini bisa terus kita pertahankan dan tingkatkan, terutama dalam menindaklanjuti berbagai temuan maupun rekomendasi dari BPK dan Inspektorat,” lanjutnya.
Capaian opini WTP ke-18 berturut-turut ini semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Firman Nurcahyadi, menyampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten tahun ini berhasil meraih opini WTP. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya tindak lanjut atas seluruh hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan BPK.
“Seluruh daerah di Provinsi Banten mendapatkan opini WTP. Kami berharap seluruh hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” tegas Firman.–(red)
