Penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa menjadi salah satu agenda strategis yang terus didorong Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (ABPEDNAS) Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan melalui pelantikan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dan Kelurahan di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta
Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan dana desa berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kejaksaan Agung RI menggandeng Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis dalam pengawasan langsung di tingkat desa, khususnya di wilayah Lampung Selatan.
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa optimalisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi legislator desa dalam menjalankan fungsi pengawasan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, kompak mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Selasa (24/2/2026). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Pagelaran tahun 2026.
Jakarta; Bantengate.id, – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) kembali menegaskan komitmen (Baca Selengkapnya)
Tangerang – Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) periode 2025–2031 (Baca Selengkapnya)
Tangerang, Bantengate.id — Jajaran Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) (Baca Selengkapnya)
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
