Pandeglang, BantenGate.id– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menghadirkan pelayanan publik terpadu di Kabupaten Pandeglang untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan dasar pemerintah dalam satu lokasi, mulai dari cek kesehatan gratis, pangan murah, legalitas usaha, hingga bantuan pendidikan dan sosial.
Pelayanan tersebut digelar melalui kolaborasi Pemprov Banten, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, BUMD, serta berbagai perangkat daerah di Lapangan Dapur Leoz, Desa Tegal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Rabu (2/9/2026).
Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah turut meninjau langsung sejumlah stan pelayanan. Keduanya melihat proses pelayanan sekaligus berdialog dengan masyarakat yang menerima manfaat program.
Sejumlah layanan yang tersedia di antaranya Cek Kesehatan Gratis (CKG), Gerakan Pangan Murah, pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis, layanan bagi pelaku UMKM, serta penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, pelayanan langsung kepada masyarakat merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga secara menyeluruh.
“Semua ada interdependensinya (hubungan timbal balik, red). Usaha, kesehatan, irigasi, air, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kita berusaha supaya masyarakat bisa berusaha dan mandiri,” kata Dimyati.
Menurutnya, pemberian bantuan tidak boleh berhenti pada upaya meringankan beban masyarakat. Pemerintah juga harus membuka akses agar masyarakat mampu berkembang dan memiliki sumber penghasilan secara berkelanjutan.
“Kalau sudah mandiri, mereka bisa menghasilkan uang sendiri, bisa juga meringankan beban negara dan pemerintah, terutama terkait pengangguran. Sehingga lapangan pekerjaan bisa tumbuh dari sektor usaha,” ujarnya.
Dimyati juga mendorong masyarakat mengembangkan usaha berbasis rumah tangga atau home industry. Menurut dia, peningkatan produktivitas masyarakat akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memperkuat perekonomian keluarga.
“Semua rumah bekerja, tidak ada lagi lahan-lahan tidur atau usaha-usaha tidur. Semua bekerja, semua berusaha, semua produktif,” tegasnya.
CKG Banten Tembus 50 Persen
Salah satu layanan yang mendapat perhatian masyarakat dalam kegiatan tersebut adalah Cek Kesehatan Gratis. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, program CKG tidak hanya diarahkan untuk mengejar target capaian, tetapi memastikan masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan secara nyata.
Tahun ini, pemerintah pusat menetapkan target CKG sebesar 46 persen. Dari sekitar 12,9 juta penduduk Banten, sebanyak 6,48 juta orang telah mendapatkan layanan CKG atau mencapai 50,24 persen.
“Pesan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur sangat jelas, yaitu capaian CKG bukan hanya sekadar target angka, tetapi bagaimana caranya kalau bisa lebih dari separuh penduduk mendapatkan akses layanan CKG,” ujar Ati.
Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan secara dini penting untuk menemukan penyakit sebelum berkembang menjadi lebih serius. Berdasarkan hasil pemeriksaan CKG di Banten, penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes menjadi temuan yang cukup banyak.
Jika tidak dikendalikan, kedua penyakit tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit jantung hingga gagal ginjal yang membutuhkan layanan cuci darah.
Selain penyakit tidak menular, pemerintah juga melakukan deteksi penyakit menular, khususnya tuberkulosis (TBC). Banten ditargetkan menemukan sekitar 50.750 penderita TBC pada tahun ini.
Hingga September 2026, penemuan kasus TBC telah mencapai sekitar 66 persen dari target. Dinas Kesehatan Provinsi Banten terus melakukan active case finding untuk menemukan penderita di tengah masyarakat.
“Sekarang kita lakukan active case finding di mana-mana. Kami optimistis target bisa tercapai,” kata Ati.
Masyarakat yang dinyatakan sehat melalui pemeriksaan CKG akan diberikan edukasi dan dianjurkan kembali melakukan pemeriksaan pada tahun berikutnya. Sementara warga yang terdeteksi mengalami hipertensi atau diabetes dapat memperoleh penanganan dan obat serta diarahkan melanjutkan pengobatan melalui puskesmas.
Bantuan Pendidikan hingga Jamsos Keluarga
Selain layanan kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Bantuan yang diberikan antara lain 350 paket sembako, bantuan pendidikan bagi anak yatim, bantuan masjid dan musala, majelis taklim, pondok pesantren, guru ngaji, Jaminan Sosial (Jamsos) Keluarga, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), beasiswa Sarjana Penggerak Desa, bantuan pangan beras, serta bantuan sosial bagi anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
Salah satu penerima manfaat adalah Rangga Aditia (19), warga Kampung Kaduheleut, Pandeglang. Lulusan SMA Negeri 11 Pandeglang tersebut sebelumnya berencana langsung bekerja karena kondisi ekonomi keluarga belum memungkinkan untuk membiayai kuliah.
Namun, kesempatan mengikuti seleksi Program Sarjana Penggerak Desa mengubah rencananya. Rangga dinyatakan lolos dan mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp20 juta untuk melanjutkan kuliah di Universitas Mathla’ul Anwar.
“Alhamdulillah keterima. Tadinya mau kerja, belum kepikiran kuliah,” ujar Rangga.
Manfaat program sosial juga dirasakan Sofariah, warga Cipancur, Kecamatan Menes. Ia menerima bantuan Jamsos Keluarga sebesar Rp500 ribu yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membantu biaya sekolah anak.
Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan Sofariah menjadi buruh pengolah emping melinjo dengan penghasilan sekitar Rp10 ribu per kilogram atau sekitar Rp30 ribu per hari ketika musim melinjo.
“Alhamdulillah bisa buat kehidupan sehari-hari, buat sekolah anak,” tuturnya.
Di lokasi yang sama, Gerakan Pangan Murah yang melibatkan BUMD Provinsi Banten, BUMD Pandeglang, dan UMKM binaan juga mendapat antusiasme warga. Masyarakat dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Sementara itu, pelayanan NIB gratis yang disediakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh legalitas secara cepat.
Dimyati menegaskan, seluruh program tersebut dirancang agar saling terhubung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pokoknya bagaimana masyarakat bisa berusaha, sehat, produktif, dan mandiri. Semua program itu saling berkaitan,” pungkasnya.–(red)
