Tanah Datar, Bantengate.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten/kota merencanakan pembentukan Forum Komunikasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan se-Sumatera Barat. Forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan dan mempercepat pembangunan daerah.
Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan di Gedung Indojolito, Batusangkar, Senin (26/10/2026) malam. Forum ini nantinya menjadi ruang untuk berbagi informasi, menyatukan persepsi, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya di bidang ekonomi dan pembangunan.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada wadah resmi yang secara khusus mempertemukan para asisten ekonomi dan pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat koordinasi dan pertukaran informasi antardaerah belum berjalan optimal. Karena itu, pembentukan forum diharapkan mampu memperkuat sinergi pemerintah daerah serta memastikan kebijakan pembangunan berjalan selaras.
Yozarwardi berharap inisiatif yang dimulai dari Kabupaten Tanah Datar, yang dikenal sebagai Luhak Nan Tuo, dapat melahirkan berbagai gagasan dan pertukaran informasi yang bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Sumatera Barat.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ari Yuswani, menyampaikan bahwa pembentukan forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap mendukung pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam mengoordinasikan program pembangunan. Ia juga mengimbau pemerintah daerah agar tidak ragu berkomunikasi dengan pemerintah provinsi ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan sinergi lintas pemerintahan.
“Apabila komunikasi dan koordinasi sudah terjalin dengan baik, ke depan akan timbul keselarasan pembangunan di Sumatera Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengapresiasi rencana pembentukan forum tersebut. Menurutnya, wadah komunikasi ini penting bagi Sumatera Barat yang memiliki kerawanan terhadap bencana, terutama untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana dan pemulihan pascabencana.
Eka Putra menilai pemerintah kabupaten/kota membutuhkan dukungan informasi serta koordinasi yang cepat dari pemerintah provinsi, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih selaras dan efektif.
Ia juga menyinggung persoalan pembangunan di Tanah Datar, khususnya proses lelang pembangunan jalan yang telah dilaksanakan hingga empat kali, tetapi belum mendapatkan penawaran dari penyedia. Ia berharap persoalan tersebut dapat dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi untuk menemukan solusi bersama.
“Saya sangat mengapresiasi rencana pembentukan forum koordinasi ini. Mudah-mudahan pertemuan yang dilakukan di tempat bersejarah ini membawa dampak positif bagi pembangunan Sumatera Barat ke depan,” kata Eka.
Pembentukan Forum Komunikasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan se-Sumatera Barat diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan kerja antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Melalui forum ini, pertukaran informasi, penyelesaian persoalan pembangunan, serta penyelarasan kebijakan diharapkan dapat berlangsung lebih terarah dan berkelanjutan. (yen)
