BANTEN, BANTENGATE.ID – Ketua PHRI BPD Banten, GS Ashok Kumar, menyoroti penyebutan industri perhotelan sebagai lambang pemborosan dalam pembahasan efisiensi anggaran pemerintah. Ia menilai efisiensi anggaran hotel dan kegiatan pemerintah perlu dilakukan secara bijak tanpa menimbulkan stigma negatif terhadap sektor perhotelan yang selama ini berkontribusi terhadap perekonomian.
Ashok mengatakan, pihaknya mendukung komitmen pemerintah dalam melakukan penataan internal dan penghematan anggaran negara melalui optimalisasi fasilitas kantor kementerian maupun pemerintah daerah.
“Kami sangat mendukung komitmen pemerintah dalam melakukan penataan internal dan penghematan Anggaran Negara melalui optimalisasi fasilitas kantor kementerian maupun pemerintah daerah,” ujar Ashok.
PHRI Banten Dukung Efisiensi Anggaran, Minta Pemerintah Bijak
Meski mendukung kebijakan penghematan, Ashok berharap pemerintah, khususnya jajaran regulator, lebih cermat dalam memilih bahasa ketika menyampaikan kebijakan efisiensi.
Menurutnya, penyebutan industri perhotelan secara spesifik sebagai lambang pemborosan dinilai kurang adil. Aktivitas usaha perhotelan merupakan kegiatan yang sah, legal, dan dilindungi undang-undang.
“Kami hanya berharap, bahasa yang digunakan bisa lebih bijak dan berkeadilan, agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap sektor akomodasi formal industri jasa perhotelan,” katanya.
Ia menegaskan, industri perhotelan telah mengalami transformasi untuk mendukung berbagai program strategis nasional. Karena itu, sektor tersebut tidak semestinya dipandang hanya dari sisi pengeluaran anggaran untuk kegiatan rapat atau pertemuan.
“Industri perhotelan saat ini telah bertransformasi secara masif demi mendukung program-program strategis nasional. Ini bukan sektor komoditas yang negatif,” tegasnya.
Industri Perhotelan Beradaptasi dengan Standar Sertifikasi Halal
Salah satu bentuk transformasi yang disampaikan Ashok adalah penerapan sertifikasi halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Penerapan tersebut mencakup berbagai lini usaha, mulai dari fasilitas dapur, restoran, hingga manajemen pelayanan.
“Ini bukti komitmen kami untuk menyediakan ekosistem jasa yang bersih, aman, dan patuh terhadap syariat,” ujarnya.
Menurut Ashok, upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen industri perhotelan dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.
Hotel Berkontribusi terhadap Tenaga Kerja dan Ekonomi Daerah
Ashok juga mengingatkan bahwa industri perhotelan memiliki keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di dalam ekosistem usaha tersebut terdapat karyawan hotel, pelaku UMKM pemasok bahan baku makanan, hingga petani lokal yang ikut memasok kebutuhan operasional.
Selain itu, kegiatan operasional hotel juga berkaitan dengan penggunaan energi dan listrik serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata melalui uji kompetensi dan sertifikasi berkala.
Ia menilai kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di hotel turut memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
“Kegiatan MICE di hotel itu perputarannya langsung terasa. Dari MICE, ada kontribusi nyata pada Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan restoran. Belum lagi pajak-pajak lainnya, seperti pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak hiburan, dan seterusnya,” jelasnya.
Ashok menilai aktivitas tersebut menunjukkan bahwa industri perhotelan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor usaha lainnya, termasuk pemasok kebutuhan sehari-hari.
PHRI Minta Evaluasi Anggaran Tidak Merugikan Industri Perhotelan
Karena itu, Ashok berharap evaluasi internal pemerintah terhadap penggunaan anggaran dapat berfokus pada sistem pengawasan dan efisiensi, tanpa mengorbankan reputasi industri jasa perhotelan yang turut berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Ia menyebut satu hotel saja memiliki lebih dari 125 komponen efek berganda atau multiplier effect. Komponen tersebut antara lain berasal dari pemasok gula, teh, kopi, sabun, sampo, pasta gigi, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
“Satu hotel saja ada lebih dari 125 komponen multiplier effect. Dari pemasok gula, teh, kopi, sabun, sampo, odol, masih panjang lagi seterusnya,” pungkas Ashok.
Selain menjabat sebagai Ketua PHRI BPD Banten, Ashok Kumar juga merupakan Wakil Ketua Umum Pusat Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perkumpulan Urang Banten, Ketua Dewan Pembina Utama IKEI (Ikatan Engineers Indonesia) Pusat, serta Koordinator Wilayah DKI dan Jawa Barat PHRI.
Ia juga dikenal sebagai Founder 7P dan 5C Sustainable Hospitality Management.
Menutup pernyataannya, Ashok menyampaikan pesan, “And do it with smile. As always we are at your service.” (red)
