Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq Pengamat Politik, Media, dan Kebijakan Publik
Ada perkembangan menarik dalam perbincangan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Setelah ruang publik diramaikan oleh sejumlah nama yang dinilai layak menggantikannya, muncul pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang memberikan perspektif berbeda mengenai kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon Wakil Presiden.
Dalam jumpa pers seusai Rapat Gabungan MPR, Jumat (13/11/2026), Muzani menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak harus mengajukan calon Wakil Presiden dari partai koalisi. Menurutnya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama kepada MPR tanpa secara eksplisit membatasi asal partai politik calon tersebut.
Pernyataan itu menarik perhatian saya karena berkaitan langsung dengan persoalan yang pernah saya diskusikan sebelumnya, yakni pembatasan asal calon Wakil Presiden dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Saya menyambut baik pandangan Muzani, terutama apabila maksudnya adalah menempatkan konstitusi sebagai rujukan utama dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Namun, ada persoalan hukum yang belum sepenuhnya terjawab. Sebab, persoalannya bukan semata-mata mengenai apa yang tertulis dalam UUD 1945, melainkan juga keberadaan ketentuan dalam penjelasan UU MD3 yang memberikan pembatasan asal calon.
Mari kita kembali membaca Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Rumusan itu memberikan kewenangan pengusulan kepada Presiden dan kewenangan pemilihan kepada MPR. Tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mewajibkan kedua calon berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.
Hal ini semakin menarik apabila dibandingkan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Dalam ketentuan mengenai kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, konstitusi secara tegas mengatur keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya.
Perbedaan rumusan tersebut tentu tidak boleh diabaikan. Ketika konstitusi secara tegas mencantumkan persyaratan asal partai dalam satu keadaan, tetapi tidak mencantumkannya dalam keadaan lain, perbedaan itu dapat menjadi dasar penafsiran hukum.
Namun, apakah karena UUD 1945 tidak menyebutkan pembatasan asal partai, berarti tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya?
Di sinilah persoalan sesungguhnya muncul. Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 menyebutkan bahwa pengusulan dua calon Wakil Presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Namun, kedua calon tersebut harus berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu sebelumnya.
Dengan demikian, terdapat dua rumusan yang perlu dicermati. UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon tanpa menyebut pembatasan asal partai, sedangkan penjelasan UU MD3 memberikan batasan mengenai asal kedua calon tersebut.
Saya ingin menekankan bahwa penjelasan undang-undang bukan bagian yang dapat diabaikan begitu saja. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, fungsinya juga memiliki batas.
Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya angka 176, 177, 178, dan 186, mengatur bahwa penjelasan berfungsi memperjelas norma dalam batang tubuh. Penjelasan tidak boleh memuat norma baru, perubahan terselubung, ataupun memperluas dan mempersempit pengertian norma yang telah ditetapkan.
Karena itu, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 sekadar menerangkan maksud ketentuan mengenai kewenangan Presiden mengusulkan dua calon, atau justru menciptakan pembatasan baru yang tidak terdapat dalam norma pokoknya?
Apabila penjelasan tersebut ternyata mempersempit kewenangan konstitusional Presiden, bukankah legitimasi pembatasan itu patut dipertanyakan?
Pandangan tersebut juga mendapat dukungan argumentatif dari Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara. Dalam keterangannya kepada ANTARA, Jumat (13/11/2026), Jimly menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan calon pengganti Wakil Presiden berasal dari partai pengusung.
Jimly menilai ketentuan dalam Penjelasan UU MD3 keliru karena menganalogikan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dengan kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Padahal, kedua keadaan tersebut memiliki konstruksi konstitusional yang berbeda.
Pada keadaan pertama, Presiden masih menjabat dan memiliki kewenangan mengusulkan dua nama. Sementara itu, pada keadaan kedua, mekanisme pengusulan melibatkan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.
Argumentasi Jimly memperkuat pandangan bahwa pembatasan asal calon dalam penjelasan UU MD3 perlu diuji secara hukum. Ia juga membuka kemungkinan penafsiran moderat, yakni frasa berasal dari partai pengusung dapat dimaknai sebagai figur yang memperoleh persetujuan partai pengusung, bukan semata-mata kader internal partai.
Tentu, penafsiran tersebut tetap perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, Rapat Gabungan MPR pada 13 November 2026 telah menyepakati empat langkah untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Di antaranya, pelaksanaan sidang paripurna pada 2 Desember 2026, pengiriman surat kepada Presiden untuk mengajukan dua nama, pembentukan tim verifikasi beranggotakan 36 orang, serta pembentukan tim ad hoc yang juga beranggotakan 36 orang.
Presiden diberikan waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan MPR untuk menyampaikan dua nama calon.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa MPR bergerak cepat. Namun, kecepatan tidak boleh mengalahkan ketelitian hukum. Tim verifikasi semestinya tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi calon, tetapi juga memastikan bahwa dasar hukum dan persyaratan pencalonan ditafsirkan secara tepat.
Jika terdapat perbedaan penafsiran antara UUD 1945, UU MD3, dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, persoalan tersebut harus diperiksa secara cermat. Jangan sampai verifikasi hanya menjadi pekerjaan administratif, sementara persoalan substantif mengenai legitimasi pencalonan justru terlewatkan.
Saya juga perlu mengingatkan bahwa pernyataan Ketua MPR bukanlah putusan pengadilan yang menyatakan suatu ketentuan undang-undang tidak berlaku. Apabila MPR mengambil sikap bahwa pembatasan dalam penjelasan UU MD3 tidak mengikat proses pengusulan calon, argumentasi hukumnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan ini juga tidak semestinya direduksi menjadi perdebatan mengenai apakah Anies Baswedan, Pramono Anung, Puan Maharani, Sufmi Dasco, AHY, atau Dedi Mulyadi berpeluang masuk dalam bursa calon. Nama-nama tersebut hanyalah ilustrasi luasnya kemungkinan figur yang dapat dipertimbangkan Presiden.
Lebih penting dari itu adalah memastikan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai konstitusi. Presiden semestinya memiliki ruang untuk mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan kemampuan calon, bukan semata-mata terikat pada kalkulasi pembagian kekuasaan antarpimpinan partai politik.
Persoalan mengenai Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 juga perlu mendapat kepastian melalui mekanisme hukum yang tersedia. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, jika terdapat permohonan pengujian yang relevan, perkembangan dan objek perkaranya perlu dipantau melalui dokumen resmi pengadilan.
Saya membayangkan persoalan ini seperti membaca arah angin sebelum perahu nelayan meninggalkan pantai. Kita tidak cukup hanya melihat ke mana ombak bergerak, tetapi juga harus memahami arus yang tersembunyi di bawah permukaan.
Dalam politik, yang tampak adalah nama-nama calon dan kesepakatan partai. Namun, di baliknya terdapat persoalan konstitusi, kewenangan, legitimasi, dan penafsiran hukum. Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang akan menjadi nakhoda, tetapi lupa memeriksa apakah kompas yang digunakan masih menunjuk arah yang benar.
Saya sependapat bahwa Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 harus menjadi rujukan utama dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Namun, Ketua MPR juga perlu memberikan penjelasan hukum yang komprehensif mengenai keberadaan Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3.
Jika ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi, argumentasinya harus dibuka, diuji, dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Sebab, persoalan ini bukan tentang memenangkan Anies atas Dasco, mengunggulkan AHY atas Puan, atau menyingkirkan Pramono dan Dedi Mulyadi. Ini bukan pula sekadar persoalan siapa yang paling dekat dengan Presiden atau paling berpengaruh dalam lingkaran kekuasaan.
Ini tentang bagaimana sebuah negara memperlakukan konstitusinya sendiri.
Kursi Wakil Presiden boleh diisi oleh siapa pun yang memenuhi persyaratan hukum dan dipilih oleh MPR. Namun, jangan biarkan makna konstitusi dikosongkan hanya karena kita terlalu bersemangat mengisi kursi kekuasaan.
Wallahu a’lam.
