Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq (Anggota Bawaslu Provinsi Banten Periode 2018–2023)
Ada peristiwa politik yang tidak hanya mengubah peta kekuasaan, tetapi juga menguji bagaimana konstitusi bekerja dalam kehidupan bernegara. Berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia.
Setelah sebelumnya diwarnai polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK), putusan Mahkamah Agung (MA), hingga desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR, kini Indonesia menghadapi persoalan konstitusional yang berbeda. Bukan lagi semata-mata mengenai kemungkinan pemberhentian seorang Wakil Presiden, melainkan bagaimana negara mengisi jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan di tengah masa jabatan.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang berhak menentukan Wakil Presiden pengganti Gibran? Apakah Presiden dapat menunjuk langsung seseorang untuk mendampinginya? Apakah DPR memiliki kewenangan mengusulkan calon? Ataukah MPR bebas menentukan siapa yang dianggap paling pantas?
Jawabannya telah diatur secara tegas dalam konstitusi. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dapat diserahkan begitu saja kepada kompromi politik ataupun kesepakatan antarelite.
Presiden Mengusulkan, MPR Memilih
Landasan utama pengisian jabatan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Rumusan ini memberikan pembagian kewenangan yang jelas. Presiden berhak mengusulkan dua calon, sedangkan MPR berwenang memilih satu di antara keduanya.
Dengan demikian, Presiden tidak dapat secara sepihak menunjuk Wakil Presiden pengganti. Sebaliknya, MPR juga tidak memiliki kewenangan mengajukan calon sendiri di luar nama yang disampaikan Presiden.
Ketentuan ini merupakan bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 9 November 2001. Pengaturan tersebut menjadi instrumen konstitusional untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan di tengah masa jabatan.
Bagaimana Mekanisme Pemilihannya?
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah, serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Berdasarkan Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, pimpinan MPR wajib menyelenggarakan rapat gabungan paling lama 3 x 24 jam setelah terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Rapat gabungan tersebut membahas langkah kelembagaan, termasuk penentuan jadwal sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 135, pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil rapat gabungan paling lama 3 x 24 jam setelah rapat tersebut berlangsung.
Pemberitahuan itu menjadi bagian dari koordinasi formal antara MPR dan Presiden untuk memulai tahapan pengajuan calon.
Pada tahap berikutnya, Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR, disertai kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU MD3.
Pengajuan kedua nama tersebut harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
Artinya, Presiden tidak cukup mengajukan satu nama untuk kemudian meminta MPR mengesahkannya. Harus ada dua calon yang akan dipilih melalui mekanisme persidangan MPR.
Setelah menerima kedua nama tersebut, MPR melakukan pemeriksaan kelengkapan dan persyaratan calon melalui mekanisme verifikasi sesuai tata tertib yang berlaku.
Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa setiap calon memenuhi ketentuan hukum untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
MPR Menentukan Melalui Pemungutan Suara
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk melaksanakan pemilihan.
Pasal 46 ayat (3) UU MD3 menegaskan bahwa MPR memilih satu di antara dua calon yang diusulkan Presiden.
Sebelum pemungutan suara, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan sidang paripurna.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
Lantas, bagaimana jika kedua calon memperoleh suara yang sama?
Pasal 46 ayat (6) UU MD3 mengatur bahwa pemungutan suara harus diulang satu kali.
Apabila setelah pemungutan suara ulang hasilnya tetap sama, Pasal 46 ayat (7) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.
Ketentuan ini merupakan mekanisme khusus untuk mengatasi kebuntuan dalam pemilihan, bukan kewenangan umum Presiden untuk menentukan Wakil Presiden pengganti.
Setelah terpilih, Wakil Presiden ditetapkan melalui Ketetapan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU MD3.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 47 UU MD3, MPR melantik Wakil Presiden terpilih dalam sidang paripurna dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan tidak berhenti pada pengumuman hasil pemungutan suara, tetapi harus dilanjutkan dengan penetapan dan pelantikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan Keliru Memahami Pasal 8 UUD 1945
Ada hal penting lainnya yang perlu dipahami masyarakat. Pasal 8 UUD 1945 mengatur tiga keadaan berbeda yang berkaitan dengan kekosongan kepemimpinan nasional.
Ayat (1) mengatur keadaan ketika Presiden berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Dalam keadaan tersebut, Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai akhir masa jabatannya.
Ayat (2) mengatur keadaan ketika jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. Pengisiannya dilakukan oleh MPR melalui pemilihan dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sementara itu, ayat (3) mengatur keadaan ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya.
Dalam keadaan terakhir tersebut, pelaksanaan tugas kepresidenan dilakukan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang paling lama 30 hari untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Mekanisme ayat (3) jelas berbeda dengan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong secara tersendiri.
Karena itu, dalam persoalan berhentinya Gibran, mekanisme yang berlaku adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, sedangkan MPR menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tersebut.
Pertarungan Politik di Balik Dua Nama
Meskipun prosedur hukumnya telah diatur secara jelas, bukan berarti proses politik akan berjalan tanpa dinamika.
Presiden tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan dua nama yang akan diajukan. Kompetensi, integritas, pengalaman pemerintahan, kemampuan berkoordinasi, serta kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan dapat menjadi pertimbangan penting.
Namun, Presiden juga tidak dapat mengabaikan konfigurasi politik di parlemen. Sebab, keputusan akhir berada di tangan anggota MPR melalui pemungutan suara.
Dalam konteks politik pasca-Pemilu 2024, pengisian jabatan Wakil Presiden tentu akan menjadi pembicaraan menarik di antara partai-partai politik.
Apakah Presiden akan mengajukan kader Partai Gerindra? Apakah akan memilih figur dari partai politik lain sebagai bentuk keseimbangan koalisi? Ataukah justru mengajukan sosok teknokrat yang memiliki kapasitas dan pengalaman pemerintahan?
Semua kemungkinan itu masih terbuka. Tidak tepat apabila publik mendahului keputusan Presiden dengan menganggap satu nama tertentu sudah pasti menjadi pengganti.
Yang perlu digarisbawahi, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon, tetapi tidak memiliki kewenangan tunggal untuk menentukan siapa yang akhirnya menduduki jabatan Wakil Presiden, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana diatur Pasal 46 ayat (7) UU MD3.
Kekuasaan Bukan Tujuan Akhir
Bagi saya, ada pelajaran penting dari mekanisme konstitusional tersebut. Konstitusi tidak hanya mengatur bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, tetapi juga menyediakan jalan ketika seseorang tidak lagi menjalankan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.
Jabatan publik bukanlah hak kepemilikan pribadi yang dapat diperlakukan sesuka hati. Jabatan merupakan amanah yang memiliki persyaratan, batas waktu, tanggung jawab, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Sebagai alumnus Program Studi Aqidah dan Filsafat IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, saya memandang persoalan kekuasaan bukan hanya dari sudut hukum formal, tetapi juga dari perspektif etika dan tanggung jawab moral.
Dari Kampung Binuangeun, di pesisir selatan Banten, saya sering memandang laut sebagai metafora kehidupan politik. Kapal boleh berganti nakhoda, awak kapal boleh berganti, dan arah pelayaran dapat disesuaikan dengan keadaan. Namun, laut tidak pernah berhenti menyediakan ruang bagi perjalanan.
Begitu pula negara. Keberlangsungannya tidak boleh bergantung pada satu orang, satu keluarga, ataupun kelompok politik tertentu. Konstitusi harus menjadi mercusuar yang memberikan arah ketika perjalanan politik menghadapi gelombang.
Siapa pun yang kelak terpilih menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran harus memahami bahwa jabatan tersebut bukan sekadar posisi terhormat di samping Presiden. Ada tanggung jawab besar untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan kekuasaan dijalankan dalam batas-batas konstitusi.
Rakyat tentu tidak hanya membutuhkan sosok yang mampu menduduki kursi Wakil Presiden, tetapi juga figur yang kehadirannya membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Pada akhirnya, peristiwa berhentinya Gibran menjadi momentum untuk kembali memahami pentingnya konstitusi dalam kehidupan bernegara. Politik boleh berubah, koalisi boleh bergeser, dan figur pemegang jabatan boleh berganti, tetapi mekanisme konstitusional harus tetap menjadi pegangan bersama.
Maka, pertanyaan mengenai siapa Wakil Presiden berikutnya memang menarik untuk dibicarakan. Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah siapa pun yang kelak menduduki jabatan tersebut memahami bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mengabdi?
Kursi Wakil Presiden boleh kosong untuk sementara, tetapi negara tidak boleh kehilangan arah. Presiden mengusulkan, MPR memilih, konstitusi mengatur, dan rakyat tetap menjadi tujuan pengabdian.–(***)
Wallahualam.*
