Pesan Leluhur Baduy untuk Kebijakan Pertambangan Banten: Gunung Ulah Dilebur, Lebak Ulah Diruksak

Pesan Leluhur Baduy untuk Kebijakan Pertambangan Banten: Gunung Ulah Dilebur, Lebak Ulah Diruksak
Ocit Abdurrosyid Siddiq.-
Oleh: Ocit Abdurrosyid Siddiq
(Penggiat Budaya Sunda Banten)

Ada sesuatu yang mengusik pikiran saya ketika membaca pemberitaan sejumlah media pada 16 November 2026 mengenai penetapan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, sebagai bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Informasi tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.

Saya tidak sedang membayangkan bahwa kapal-kapal tambang sudah berlabuh di sana atau mesin pengeruk telah bekerja di dasar laut. Persoalannya justru lebih mendasar: bagaimana sebuah kawasan yang memiliki begitu banyak lapisan nilai ekologis, historis, kultural, dan spiritual dapat masuk ke dalam peta wilayah usaha pertambangan tanpa penjelasan yang memadai kepada masyarakat luas?

Ujung Kulon, Ruang Hidup yang Menyimpan Ingatan Leluhur

Bagi saya, Ujung Kulon bukan sekadar hutan, bukan pula semata-mata taman nasional yang batas-batasnya ditentukan melalui keputusan administratif pemerintah. Bagi masyarakat Ujung Kulon dan Banten pada umumnya, kawasan ini hidup dalam ingatan kolektif yang diwariskan turun-temurun. Ada cerita tentang tempat-tempat keramat, lokasi ziarah, kekuatan mistis, dan jejak leluhur yang masih dipercaya sebagian masyarakat. Ujung Kulon bukan hanya bentang alam yang dapat dipotret dari udara, melainkan juga ruang batin yang menyimpan hubungan emosional antara manusia, alam, sejarah, dan keyakinan.

Di antara cerita yang berkembang, terdapat kepercayaan mengenai emas dan harta karun tersembunyi di kawasan tersebut. Ada pula kisah tentang kapal pengangkut emas yang konon terdampar di sekitar Ujung Kulon. Saya tidak bermaksud memastikan kebenaran historis cerita itu. Ia memerlukan penelitian tersendiri apabila hendak dibuktikan secara arkeologis maupun sejarah. Namun, dalam perspektif kebudayaan, cerita rakyat tidak kehilangan arti hanya karena belum seluruhnya dapat dibuktikan. Ia merupakan bagian dari tradisi lisan yang menjelaskan bagaimana masyarakat membangun makna terhadap suatu tempat. Bagi masyarakat tertentu, Ujung Kulon bukan sekadar lokasi geografis, tetapi juga ruang yang menyimpan misteri, penghormatan, dan warisan leluhur.

Antara Mitos Harta Karun dan Fakta Geologi

Di sinilah saya melihat pentingnya membedakan kekayaan dalam pengertian ekonomi dengan kekayaan dalam pengertian kebudayaan. Emas dalam cerita masyarakat mungkin hadir sebagai simbol kemakmuran, misteri, atau harta karun. Sementara emas dan mineral dalam bahasa pertambangan merupakan objek kajian geologi yang harus dibuktikan melalui penelitian ilmiah. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Bahkan, perkembangan pemberitaan pada 17 November 2026 memperlihatkan bahwa Kepala Badan Geologi ESDM menyatakan lembaganya belum memiliki data potensi cadangan emas di kawasan TNUK. Kepala Dinas ESDM Banten justru menyebut potensi yang dimaksud berupa minyak dan gas bumi, dengan catatan belum ada kajian eksplorasi terperinci. Artinya, cerita emas tetap berada dalam wilayah tradisi lisan, bukan fakta geologi yang telah terkonfirmasi.

Amanat Leluhur Baduy tentang Kesakralan Ujung Kulon

Dimensi kebudayaan Ujung Kulon menjadi semakin menarik ketika saya mengingat tradisi Seba Baduy. Setiap ritual Seba, perwakilan masyarakat Baduy datang menghadap Bapak Gede, sebutan kehormatan bagi pemimpin pemerintahan yang dalam konteks sekarang ditujukan kepada Gubernur Banten. Mereka membawa hasil bumi sekaligus menyampaikan pesan dan amanat leluhur. Dalam sejumlah penyampaian amanat tersebut, Ujung Kulon kerap disebut sebagai bagian dari kawasan yang memiliki kedudukan sakral dalam pandangan masyarakat Baduy. Bagi saya, ini bukan perkara kecil. Sebab, suatu kawasan yang secara administratif mungkin berada di luar wilayah permukiman Baduy ternyata tetap hidup dalam cakrawala spiritual dan penghormatan adat mereka.

Salah satu lokasi yang memiliki arti penting dalam ingatan dan tradisi tersebut adalah Sanghyang Sirah. Nama ini bukan sekadar penanda geografis di kawasan Ujung Kulon. Ia dikenal sebagai tempat yang memiliki nilai keramat dalam tradisi masyarakat Baduy. Tentu saja, pemahaman mengenai batas, kedudukan, dan makna kesakralannya harus melibatkan para tetua adat serta pemilik pengetahuan tradisional. Kita tidak boleh merasa paling tahu hanya karena memiliki peta, dokumen, atau gelar akademik. Ada pengetahuan yang diwariskan melalui tuturan, ada ruang yang dipahami melalui pengalaman spiritual, dan ada nilai yang tidak seluruhnya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa administrasi pemerintahan.

Gunung Ulah Dilebur, Lebak Ulah Diruksak

Hubungan tersebut mengingatkan saya pada salah satu pikukuh Baduy yang sangat terkenal: Gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak. Gunung jangan dihancurkan, lembah jangan dirusak. Ungkapan ini sederhana, tetapi mengandung pandangan hidup yang sangat mendalam. Alam bukan sekadar benda mati yang menunggu manusia datang untuk mengambil manfaatnya. Alam merupakan bagian dari tatanan kehidupan yang harus dipelihara keseimbangannya. Manusia bukan pemilik mutlak atas bumi, melainkan bagian dari kehidupan yang memiliki kewajiban menjaga keberlanjutannya.

Kemudian saya membaca dokumen resmi yang menjadi sumber persoalan ini, yaitu Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Pada diktum KESATU, pemerintah menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, dan Wilayah Pencadangan Negara. Ketiganya dituangkan dalam peta lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan tersebut. Pada diktum KEDUA disebutkan bahwa peta tersedia dalam bentuk cetak dan digital melalui sistem informasi wilayah pertambangan berbasis elektronik. Dengan demikian, peta bukan sekadar ilustrasi atau pelengkap dokumen, melainkan bagian resmi dari keputusan menteri.

Perhatian saya tertuju pada lampiran peta di halaman kelima. Legenda menunjukkan tiga kategori wilayah pertambangan: warna merah untuk Wilayah Pencadangan Negara, warna krem untuk Wilayah Usaha Pertambangan, dan warna kuning untuk Wilayah Pertambangan Rakyat. Arsiran krem terlihat membentang di sejumlah wilayah daratan dan perairan Banten, termasuk perairan sekitar Ujung Kulon sebagaimana menjadi perhatian pemberitaan. Namun, saya perlu memberi catatan kehati-hatian: peta skala provinsi tersebut belum cukup untuk memastikan apakah arsiran WUP bertumpang tindih secara langsung dengan batas resmi kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk itu diperlukan peta digital berkoordinat dan pemeriksaan spasial yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik yang baik tidak boleh mendahului bukti.

Pada diktum KETIGA, Kepmen tersebut menyatakan bahwa WUP menjadi dasar bagi Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan, meliputi mineral logam, batubara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Artinya, penetapan WUP memang belum sama dengan penerbitan izin operasi pertambangan. Belum berarti kegiatan eksploitasi sudah dapat dilakukan. Akan tetapi, WUP juga bukan sekadar arsiran tanpa konsekuensi. Ia merupakan bagian dari tahapan perencanaan dan pengelolaan wilayah pertambangan yang dapat menjadi dasar proses perizinan berikutnya. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui apa pertimbangan, data, dan kajian yang mendasari penetapan tersebut.

Dalam bagian pertimbangan Kepmen, pemerintah menyebut kebutuhan menetapkan wilayah berdasarkan sebaran formasi batuan pembawa mineral dan/atau batubara, data indikasi mineral, data sumber daya, serta data cadangan. Pemerintah juga menyatakan bahwa Kepmen sebelumnya, Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022, sudah tidak dapat menjawab kebutuhan pengelolaan wilayah pertambangan sehingga perlu diganti. Pertanyaan saya sederhana: data baru apa yang ditemukan sehingga wilayah perairan sekitar Ujung Kulon masuk dalam peta WUP? Komoditas apa yang menjadi dasar pemetaan? Siapa yang melakukan kajian? Bagaimana data geologi itu dipertemukan dengan data ekologis, tata ruang laut, dan kepentingan masyarakat pesisir?

Potensi Tambang  Harus Dijelaskan

Ada satu perkembangan informasi yang justru membuat pertanyaan tersebut semakin penting. Kepala Dinas ESDM Banten menyebut potensi di perairan sekitar Ujung Kulon berupa minyak dan gas bumi, tetapi belum ada kajian eksplorasi terperinci. Sementara itu, Kepala Badan Geologi ESDM menyatakan belum memiliki data mengenai potensi cadangan emas di kawasan tersebut. Dengan demikian, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka komoditas apa yang menjadi dasar penetapan WUP dan bagaimana tingkat kematangan data yang digunakan. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi peta, sementara penjelasan mengenai isi, dasar, dan konsekuensinya tidak tersedia secara memadai.

Persoalan berikutnya adalah hubungan Kepmen tersebut dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Perpres ini penting karena mengatur struktur ruang laut, pola ruang laut, kawasan pemanfaatan umum, kawasan lindung, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 39 ayat (3) memasukkan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup. Lebih lanjut, Pasal 41 ayat (1) mengarahkan pola ruang perairan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Kawasan Lindung. Ketentuan ini harus menjadi bagian dari pemeriksaan kesesuaian spasial terhadap peta WUP.

Saya tidak hendak menyimpulkan bahwa Kepmen ESDM tersebut otomatis bertentangan dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2025. Kesimpulan seperti itu membutuhkan pemeriksaan koordinat, batas kawasan, dan ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku. Namun, justru karena ada arahan kawasan lindung dalam Perpres, pemerintah wajib menjelaskan bagaimana kedua instrumen kebijakan tersebut diselaraskan. Apabila tidak ada tumpang tindih, tunjukkan peta dan koordinatnya. Apabila terdapat irisan atau ketidaksesuaian, jelaskan mekanisme penyelesaiannya. Jangan biarkan masyarakat menebak-nebak nasib ruang hidupnya dari warna-warna pada peta.

Jangan Biarkan Masyarakat Menjadi Penonton Kebijakan

Bagi saya, persoalan ini juga menyangkut transparansi dan partisipasi publik. Kepmen ditetapkan pada 12 Februari 2026, sementara informasi mengenai perairan sekitar Ujung Kulon sebagai bagian dari WUP baru menjadi perhatian luas melalui pemberitaan media pada November 2026. Kepala Dinas ESDM Banten menyatakan penetapan telah melalui koordinasi lintas lembaga dengan pemerintah daerah. Penjelasan tersebut tentu perlu dihargai sebagai keterangan pemerintah. Namun, koordinasi antarlembaga tidak otomatis sama dengan pelibatan masyarakat. Kita perlu mengetahui siapa yang hadir, apa yang dibahas, kapan koordinasi dilakukan, bagaimana masukan disampaikan, dan apakah masyarakat pesisir serta kelompok pemerhati lingkungan memperoleh kesempatan untuk mengetahui dan menyampaikan pandangan.

Di halaman keempat Kepmen, terdapat daftar tembusan kepada sejumlah pejabat dan instansi, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/Kepala BPN, Gubernur Banten, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Banten. Distribusi dokumen kepada para pejabat memang merupakan bagian dari administrasi pemerintahan. Akan tetapi, masyarakat yang hidup di wilayah terdampak tidak boleh berhenti sebagai penerima kabar belakangan. Nelayan, masyarakat pesisir, tokoh adat, akademisi, organisasi lingkungan, dan masyarakat Pandeglang perlu memperoleh penjelasan yang terang. Jangan sampai pemerintah sudah selesai membagikan salinan keputusan kepada sesama pejabat, sementara masyarakat yang berkepentingan baru mengenal isi keputusan melalui berita.

Saya juga merasa perlu mengingatkan bahwa Ujung Kulon bukan hanya urusan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Ia merupakan bagian penting dari identitas ekologis dan kebudayaan Provinsi Banten. Keberadaan Badak Jawa, ekosistem hutan, perairan, terumbu karang, serta kehidupan masyarakat nelayan menjadikan kawasan ini memiliki kepentingan yang jauh melampaui batas administrasi. Negara memang mempunyai kewenangan mengatur sumber daya alam, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, tata ruang, hak masyarakat, dan kepentingan generasi mendatang. Pembangunan tidak boleh hanya dinilai dari berapa banyak potensi ekonomi yang dapat dihitung, tetapi juga dari berapa banyak kehidupan yang berhasil dipertahankan.

Di sinilah saya teringat kembali pada tradisi Seba Baduy. Setiap tahun, masyarakat Baduy datang membawa hasil bumi dan menyampaikan amanat kepada pemimpin pemerintahan. Ada pesan tentang keseimbangan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap alam. Mereka tidak datang dengan tumpukan dokumen perencanaan, tidak pula membawa peta geologi. Mereka datang dengan hasil bumi dan pikukuh yang diwariskan leluhur. Namun, jangan salah, pesan yang mereka bawa justru menyentuh persoalan yang sering kali luput dari meja-meja perencanaan: bagaimana manusia memperlakukan alam agar kehidupan tetap berlangsung. Pemerintah seharusnya tidak hanya khidmat menerima hasil bumi dalam upacara Seba, tetapi juga khidmat memahami amanat yang menyertainya.

Saya membayangkan, apabila para tetua Baduy kembali menyampaikan pikukuh Gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak, pesan itu semestinya tidak berhenti sebagai bagian dari seremoni kebudayaan. Ia harus menjadi pertimbangan etis dalam setiap kebijakan yang bersentuhan dengan lingkungan. Tentu pikukuh bukan instrumen hukum yang dengan sendirinya membatalkan keputusan menteri. Namun, negara yang mengakui keberadaan masyarakat adat semestinya juga menghormati pengetahuan dan nilai-nilai yang mereka wariskan. Jangan sampai masyarakat adat hanya dianggap penting ketika mengenakan pakaian tradisional dan hadir dalam acara resmi, tetapi pandangan hidupnya tidak diperhitungkan ketika negara mengambil keputusan tentang alam.

Alam Bukan Sekadar Komoditas

Saya tidak sedang menolak pembangunan, apalagi menutup mata terhadap kebutuhan pengelolaan sumber daya alam. Saya memahami bahwa negara membutuhkan energi, mineral, penerimaan, dan kegiatan ekonomi untuk membiayai pembangunan. Namun, pembangunan yang bertanggung jawab harus mengenal batas. Tidak semua yang memiliki potensi ekonomi harus segera dibuka untuk eksploitasi. Tidak semua ruang yang dapat dipetakan menjadi wilayah usaha harus diperlakukan seolah-olah tidak memiliki nilai lain. Ada kawasan yang lebih berharga ketika dijaga daripada ketika diambil isinya. Ada pula warisan yang nilainya tidak dapat dihitung melalui harga komoditas. Kalau segala sesuatu diukur dengan kalkulator ekonomi, jangan-jangan kelak kita memiliki banyak angka keuntungan, tetapi kehilangan alasan untuk menyebut negeri ini sebagai rumah bersama.

Karena itu, saya memandang Pemerintah Provinsi Banten perlu meminta penjelasan resmi dan lengkap kepada Kementerian ESDM. DPRD Provinsi Banten juga perlu menjalankan fungsi pengawasan dengan mengagendakan rapat dengar pendapat bersama Dinas ESDM, Bappeda, pemerintah Kabupaten Pandeglang, Balai Taman Nasional Ujung Kulon, akademisi, masyarakat adat, nelayan, serta organisasi pemerhati lingkungan. Dokumen kajian, peta digital, koordinat WUP, dan penjelasan mengenai komoditas yang menjadi dasar penetapan harus dibuka kepada publik. Apabila ditemukan ketidaksesuaian tata ruang, persoalan lingkungan, atau kekurangan dalam proses pelibatan masyarakat, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi dan peninjauan kebijakan sesuai ketentuan hukum.

Saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang lebih luas kepada pemerintah: apakah selama ini kearifan lokal masyarakat Banten benar-benar menjadi pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan ruang dan sumber daya alam? Apakah pesan masyarakat Baduy dalam Seba hanya didengar ketika upacara berlangsung? Apakah Sanghyang Sirah dan kawasan-kawasan yang dikeramatkan masyarakat telah dipahami sebagai bagian dari warisan budaya yang patut dihormati? Apakah masyarakat pesisir diberi ruang untuk menentukan masa depan lingkungan yang menjadi sumber penghidupannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat pembangunan. Justru sebaliknya, pertanyaan itu diperlukan agar pembangunan tidak kehilangan legitimasi sosial dan kebijaksanaan ekologis.

Ujung Kulon, Warisan yang Harus Dijaga untuk Generasi Mendatang

Saya ingin mengajak kita membaca kembali Ujung Kulon dengan pandangan yang lebih luas. Pemerintah mungkin melihatnya melalui peta wilayah pertambangan, ahli geologi melalui potensi mineral, ahli konservasi melalui habitat satwa dan ekosistem, sedangkan masyarakat Banten melihatnya melalui sejarah, tradisi, keyakinan, dan kehidupan. Semua perspektif itu harus dipertemukan dalam kebijakan yang transparan dan bertanggung jawab. Negara tidak boleh hanya memiliki kemampuan menggambar peta, tetapi juga harus memiliki kecakapan membaca kebudayaan masyarakatnya. Sebab, jauh sebelum Ujung Kulon tercantum dalam sebuah keputusan menteri, kawasan itu telah lebih dahulu hidup dalam ingatan dan penghormatan masyarakat Banten.

Saya tidak ingin anak cucu kelak hanya mengenal Ujung Kulon melalui arsip, foto, atau cerita tentang tempat yang dahulu pernah menjadi kebanggaan Banten. Saya ingin mereka masih dapat melihat hutan yang terjaga, laut yang memberi kehidupan, satwa yang terlindungi, dan tradisi yang tetap dihormati. Saya ingin mereka memahami bahwa pembangunan bukan pekerjaan menghabiskan warisan, melainkan usaha mewariskan kehidupan yang lebih baik. Sebab, kekuasaan memiliki masa jabatan, keputusan dapat diperbarui, dan peta bisa berubah. Namun, kerusakan ekologis dan hilangnya warisan budaya dapat meninggalkan akibat yang jauh lebih panjang daripada usia sebuah pemerintahan.

Ujung Kulon bukan sekadar hutan, bukan sekadar taman nasional, dan bukan pula sekadar ruang yang dapat diberi warna dalam peta pertambangan. Ia adalah bagian dari ingatan masyarakat Banten, ruang yang dihormati dalam tradisi masyarakat adat, habitat kehidupan yang perlu dijaga, serta warisan yang harus dipertanggungjawabkan kepada generasi mendatang. Karena itu, saya ingin menutup tulisan ini dengan mengingat kembali pikukuh Baduy: Gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak. Pesannya sederhana, tetapi maknanya melampaui zaman. Jangan sampai negara begitu sibuk menghitung kekayaan yang tersimpan di dalam bumi, sampai lupa menghitung kekayaan kehidupan yang telah diwariskan oleh leluhur. Karena tidak semua yang berharga harus ditambang, dan tidak semua yang dapat dikuasai harus dieksploitasi.–(***)

Wallahualam.*

Pos terkait