Pemkab Tangerang Raih Penghargaan TP2DD Terbaik se-Jawa-Bali 2026

Pemkab Tangerang Raih Penghargaan TP2DD Terbaik se-Jawa-Bali 2026
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, saat menerima penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai daerah terbaik se-Jawa-Bali.—(Foto: prokopim)

Jakarta, BantenGate.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai daerah terbaik se-Jawa-Bali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) X Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 serta Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).

Penghargaan tersebut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Bupati Maesyal Rasyid mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diraih Pemkab Tangerang. Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan transformasi layanan digital keuangan agar lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang mendapatkan penghargaan TP2DD kategori terbaik se-Jawa-Bali dari Bapak Menko Bidang Perekonomian dan Bapak Menteri Dalam Negeri,” kata Maesyal Rasyid.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Maesyal, penghargaan tersebut juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat dalam menyukseskan program digitalisasi transaksi keuangan daerah.

“Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang kita raih hari ini. Penghargaan ini adalah bukti nyata teman-teman dari Bapenda dan OPD lainnya telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga atas partisipasi masyarakat yang telah melaksanakan program ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai aplikasi digitalisasi transaksi keuangan daerah memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara langsung tanpa harus datang ke kantor Bapenda. Masyarakat juga dapat mengetahui kewajiban pajaknya sekaligus melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran yang tersedia.

“Alhamdulillah, fungsi pelayanan ini bermanfaat. Kecepatan, transparansi, dan kemudahan dari sistem ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Semoga program digitalisasi transaksi keuangan ini terus ditingkatkan oleh Bapenda dan OPD terkait lainnya,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rapat koordinasi pengendalian inflasi dan percepatan serta perluasan digitalisasi daerah menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Airlangga, penguatan sinergi tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital.

“Ekonomi kita di semester I, alhamdulillah relatif solid dengan pertumbuhan 5,45 persen dan inflasi 3,19 persen. Ini harus terus kita sinergikan antara pusat dan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, terutama juga untuk mendorong ekspor dari sektor riil,” ujar Airlangga.

Ia mengatakan, pemerintah pusat juga akan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah program, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga bagi 27,13 juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, bantuan beras akan dilanjutkan pada Oktober hingga Desember 2026 sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,2 juta penerima. Pemerintah juga akan memperkuat Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, Kemendagri saat ini tengah memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga, menjaga belanja daerah, dan menstimulasi sektor swasta guna mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Selanjutnya adalah mempermudah perizinan dalam rangka memperkuat investasi dan bagaimana mendorong hilirisasi daerah dengan ide-ide kreatif daerah sehingga ada potensi ekspor kita dari daerah ke luar. Jadi, ekspor kita diharapkan lebih tinggi daripada impor agregat dari semua daerah,” ujar Tito.

Pos terkait